 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad. |
Prakata.com – Menjelang Hari Jadi ke-29 Kota Bekasi yang akan diperingati pada 10 Maret 2026 mendatang, berbagai isu fundamental seperti infrastruktur yang belum memadai, banjir tahunan, pengelolaan sampah, hingga sistem transportasi publik masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Gilang Esa Mohamad, legislator Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, menuturkan bahwa usia yang hampir mencapai tiga dekade ini semestinya menjadi momentum refleksi bagi jajaran eksekutif. Ia menekankan bahwa peringatan tahun ini mengingatkan pada perjalanan panjang Bekasi sejak resmi memisahkan diri dari Kabupaten Bekasi hingga kini berperan sebagai kota penyangga Ibu Kota.
"Ini adalah momen HUT ke-29, sebuah perjalanan panjang Bekasi sebagai kota otonom yang lepas dari Kabupaten Bekasi. Rasanya baru kemarin, kini sudah hampir 30 tahun," ungkap Gilang, Kamis (5/2/2026).
Duduk di Komisi II yang membidangi pembangunan, Gilang menyoroti minimnya kualitas jalan, khususnya di titik-titik perbatasan dengan Jakarta yang menjadi gerbang utama kota. Ia mengaku rutin menerima aduan warga melalui pesan langsung di media sosial mengenai aspal berlubang yang membahayakan keselamatan.
"Saya sering dapat DM Instagram dan WhatsApp dari warga yang melaporkan jalan berlubang. Bahkan sempat viral kejadian kendaraan ringsek hingga pengendara motor terjatuh," ucapnya.
Menurutnya, mekanisme perbaikan jalan melalui Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) seharusnya bisa lebih gesit bertindak tanpa perlu menunggu viralnya laporan warga.
Di samping infrastruktur, isu banjir juga menjadi perhatian kritis. Gilang mengingatkan agar bencana banjir besar yang melanda pada 4 Maret 2025 lalu dijadikan pelajaran berharga. Ia menekankan pentingnya penanganan banjir yang komprehensif dari hulu ke hilir, termasuk normalisasi drainase dan saluran air.
"Kita tidak boleh hanya fokus membangun drainase di satu titik, sementara di hulu macet atau di hilir tetap tergenang. Semua harus dipetakan dengan baik," terangnya.
Politisi tersebut juga menyoroti maraknya galian proyek yang kerap merugikan publik. Ia mengapresiasi langkah tegas Wali Kota terhadap galian liar, namun meminta pengawasan ekstra pada proyek-proyek berskala besar, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia mencontohkan ruas jalan di kawasan Kalimalang yang ambles dan tak kunjung diperbaiki optimal usai dibongkar untuk proyek.
"Hasil perbaikannya asal-asalan, jalannya jadi miring dan menggenang. Ini jelas merugikan warga," tegasnya.
Gilang mendesak agar proses serah terima aset dari berbagai proyek dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik.
Di bidang lingkungan, Gilang menyambut baik rencana pemerintah mengadopsi teknologi pengolahan sampah menjadi listrik sebagai pengganti sistem open dumping. Namun ia mengingatkan agar proses pembebasan lahan dan konstruksi dilakukan transparan serta berdasarkan kajian konsultan yang matang.
"Jangan sampai proyek yang baik ini justru bermasalah karena lokasinya berada di tengah permukiman padat," imbuhnya.
Ia juga mewaspadai potensi pembengkakan anggaran daerah lewat mekanisme tipping fee yang harus dikaji ulang agar tidak memberatkan APBD ke depan.
Terkait transportasi, Gilang menilai peluncuran layanan Trans Bekasi Keren sebagai langkah maju. Namun ia menyayangkan minimnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam prosesnya. Menurutnya, DPRD tidak mendapat paparan jelas soal sumber pendanaan, status kepemilikan armada, hingga skema tarif.
"Kami tidak mendapat penjelasan, apakah bus dibeli pakai APBD, dari CSR, atau investasi pihak ketiga. Ini penting karena menyangkut keuangan negara," tegasnya.
Ia juga mendorong integrasi angkutan kota sebagai feeder bagi Trans Bekasi Keren agar tercipta sistem transportasi massal yang terpadu dan efisien.
Di penghujung pernyataannya, Gilang berharap Pemerintah Kota Bekasi kian responsif terhadap keluhan masyarakat dan serius menuntaskan berbagai persoalan yang mengendap.
"Banjir, kemacetan, jalan rusak, sampah, dan transportasi harus jadi prioritas utama. Kami di DPRD siap mendukung program konstruktif dan mengawal agar tak ada kebijakan yang justru menyengsarakan warga," pungkasnya. (Gud)