 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Gerindra, Misbahudin. |
Prakata.com – Hiruk-pikuk kendaraan di perempatan Telkom menuju Jatiwarna tak hanya memicu kemacetan, tetapi juga kegelisahan mendalam di hati warga Kelurahan Jatimekar. Setiap harinya, para pelajar harus beradu cepat dengan laju kendaraan di titik tersebut, situasi yang dinilai mengancam keselamatan mereka.
Jeritan hati masyarakat ini mengemuka dalam sesi reses yang digelar Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra, Misbahudin, di lingkungan RT 002 RW 006, Kelurahan Jatimekar. Dalam forum itu, warga kompak menyuarakan permintaan mendesak agar pemerintah segera menginstalasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) guna menekan potensi kecelakaan di ruas jalan rawan tersebut.
Mendengar langsung kegelisahan warganya, Misbahudin berjanji akan mengawal usulan ini hingga ke instansi teknis. Ia berkomitmen untuk mendorong kajian lalu lintas yang komprehensif agar fasilitas keselamatan dapat segera terwujud.
“Keselamatan anak-anak kita adalah prioritas. Usulan ZoSS ini sangat penting dan akan kami perjuangkan agar bisa segera direalisasikan,” tegas Misbahudin, Sabtu (14/02/2026).
Politisi yang karib disapa Bang Misbah itu menekankan bahwa ZoSS bukanlah sekadar coretan marka di aspal. Lebih dari itu, keberadaannya adalah instrumen krusial untuk memastikan rasa aman bagi warga, terutama para pelajar, saat harus menyeberang di tengah derasnya arus kendaraan.
Tak hanya soal infrastruktur, Legislator Komisi IV ini juga merespons kebingungan warga yang sempat dihadapkan pada informasi simpang siur mengenai akses layanan kesehatan. Misbahudin memberikan jaminan bahwa pemegang Kartu BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai APBD Kota Bekasi masih aktif dan bisa dimanfaatkan.
Ia menjelaskan, hasil koordinasi intensif dengan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi menunjukkan bahwa anggaran daerah masih sangat memadai untuk menjamin kesehatan masyarakat kurang mampu.
“Dipastikan tidak ada (penolakan pasien). Saya pribadi telah mengawal banyak warga ke RSUD maupun rumah sakit swasta lainnya,” ungkap Sekretaris DPC Gerindra Kota Bekasi tersebut.
Misbahudin menambahkan, pihaknya di Komisi IV akan terus memperkuat fungsi pengawasan. Langkah ini untuk memastikan hak dasar kesehatan seluruh warga Bekasi terpenuhi tanpa terhambat persoalan administrasi.
“Kami di Komisi IV akan terus melakukan penguatan fungsi pengawasan untuk masalah kesehatan ini,” pungkasnya. (Gud)