 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi, Nawal Husni, saat berbicara dalam agenda reses pertama tahun 2026. |
Prakata.com – Anggota DPRD Kota Bekasi, Nawal Husni, menyoroti adanya tumpang tindih antara penggunaan dana hibah sebesar Rp 100 juta untuk rukun warga (RW) dengan program pokok pikiran (pokir) dewan. Menurutnya, kondisi ini menyebabkan alokasi anggaran tidak berjalan optimal.
Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan reses tahun anggaran 2026 bersama warga RT 05 RW 01, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kamis (12/2/2026) malam.
Nawal menegaskan, meskipun aturan peruntukan dana hibah telah dirumuskan secara spesifik, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya irisan dengan program pokir.
“Masih sering terjadi benturan antara dana hibah Rp 100 juta dan pokir. Padahal seharusnya sudah jelas peruntukannya. Hanya saja, ada sebagian yang belum dijalankan oleh RT maupun RW,” ungkapnya.
Melalui reses dan fungsi pengawasan dewan, Nawal menyebut penggunaan dana hibah bisa terus dipantau agar lebih menyentuh kebutuhan warga.
“Reses menjadi ruang kontrol bersama. Dari sini kita bisa lihat sejauh mana efektivitas penggunaan dana Rp 100 juta itu,” imbuhnya.
Tak hanya soal alokasi, warga juga mengeluhkan proses penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dinilai berbelit. Nawal merespons bahwa kerumitan administrasi merupakan bagian dari konsekuensi yang harus dihadapi demi keberlanjutan program.
“SPJ memang terasa rumit, tapi itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, ini juga menjadi pembelajaran administrasi bagi warga. Kalau program ini ingin terus ada, ya prosedurnya harus dipatuhi,” tuturnya tegas.
Dalam kesempatan yang sama, Nawal turut menyoroti maraknya ambulans swasta di lingkungan warga yang dinilai belum memiliki regulasi yang memadai. Ia khawatir hal ini dapat menimbulkan persoalan baru.
“Sekarang ambulans seperti jadi barang dagangan. Mobil biasa, bahkan kendaraan tua pun bisa difungsikan sebagai ambulans. Ini berisiko. Saya kira sudah saatnya pemerintah daerah mengambil alih pengelolaannya agar lebih terstandar,” paparnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menekankan perlunya aturan yang lebih tegas demi menjaga keselamatan serta mutu pelayanan ambulans bagi publik.
Selain isu ambulans, warga juga menyampaikan berbagai usulan lain seperti kebutuhan fasilitas posyandu dan penunjang lingkungan. Nawal memastikan seluruh aspirasi akan dibawa ke dalam pembahasan lanjutan di tingkat dewan. (Gud)