 |
| Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Faisyal Hermawan. |
Prakata.com — Realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat (Jabar ) kembali mencatatkan angka tertinggi secara nasional. Sepanjang tahun 2025, nilai investasi yang masuk ke Jabar mencapai Rp 296,8 triliun. Capaian tersebut disebut menjadi bukti tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas dan iklim usaha di Jawa Barat masih terjaga.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menilai, tingginya realisasi investasi tidak lepas dari konsistensi pemerintah daerah dalam memberikan kepastian pelayanan dan kemudahan perizinan.
“Ini menandakan kepercayaan dunia usaha terhadap Jawa Barat tetap kuat. Kita berusaha menjaga pelayanan, mempercepat perizinan, dan memastikan keamanan berusaha tetap kondusif,” ujar Dedi dalam keterangannya.
Sementara itu, capaian tersebut mendapat catatan dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Anggota Komisi III DPRD Jabar, Ahmad Faisyal Hermawan mengingatkan, pemerintah daerah agar tidak hanya berbangga pada besarnya nilai investasi.
Sebagai lembaga pengawasan, ia menilai pemerintah perlu memastikan investasi benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar kawasan industri.
“Kami tentu mengapresiasi angka investasi yang tinggi. Tetapi yang lebih penting adalah kualitasnya. Jangan sampai investasi besar, tapi masyarakat sekitar tidak merasakan dampaknya,” ujar Faisyal.
Ia menyoroti masih adanya persoalan klasik, mulai dari minimnya penyerapan tenaga kerja lokal hingga dampak lingkungan di sekitar kawasan industri. Menurutnya, pengawasan harus diperketat, khususnya terkait kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Sering kali perusahaan berdiri di suatu wilayah, tetapi pekerjanya justru banyak dari luar daerah. Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Masyarakat sekitar harus diprioritaskan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan ini meminta, pemerintah memastikan perusahaan memenuhi tanggung jawab lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan kontribusi sosial.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan. Jangan sampai investasi tinggi, tetapi muncul masalah banjir, pencemaran, atau konflik sosial,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD Provinsi Jawa Barat akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif agar kebijakan investasi berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi dan perlindungan masyarakat.
“Investasi penting, tapi keberlanjutan jauh lebih penting. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan perlindungan warga,” pungkasnya. (Gud)