 |
| Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino. |
Prakata.com – Memasuki usia satu tahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, kinerja Pemprov DKI Jakarta menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengungkapkan bahwa legislatif mencatat setidaknya tiga agenda krusial yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama, yakni banjir, kemacetan, dan kemiskinan.
Meski demikian, Wibi memberikan apresiasi atas capaian signifikan yang diraih dalam seratus hari program kerja (quick wins). Berdasarkan paparan kinerja yang diterima pihaknya, realisasi program unggulan tersebut telah mencapai 97 persen.
"Kita mendengar langsung dari Pak Gubernur bahwa 97 persen program quick wins sudah terselesaikan dan tiga persen masih dalam proses. Ini tentu capaian yang patut diapresiasi," ujar Wibi di Jakarta, Minggu (22/2/2026).
Di balik torehan positif itu, Wibi menegaskan bahwa persoalan fundamental ibu kota masih memerlukan penanganan ekstra. Pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi dengan eksekutif guna mempercepat solusi atas tiga masalah klasik tersebut.
Dalam upaya mitigasi banjir, politisi tersebut menyoroti pentingnya penguatan langkah pengendalian, terutama melalui program normalisasi Sungai Ciliwung yang dinilai strategis. "Kami di DPRD akan terus mendukung kerja-kerja eksekutif agar Jakarta semakin terbebas dari persoalan banjir," katanya.
Sementara untuk mengurai kemacetan, Wibi menekankan bahwa pengembangan transportasi publik massal adalah kunci utama. Ia menyatakan dukungannya terhadap penguatan layanan Transjakarta serta integrasi dengan moda Transjabodetabek hingga merambah ke wilayah penyangga.
"Kita support ekspansi layanan ke wilayah penyangga semakin diperluas, sehingga kemacetan bisa ditekan secara signifikan," ucapnya.
Di bidang sosial, Wibi menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurutnya, program tersebut merupakan instrumen vital untuk menjaga akses pendidikan bagi warga kurang mampu, sekaligus menjadi tameng dalam upaya pengentasan kemiskinan.
"KJP tetap dipertahankan dan tidak ada pengurangan. Bahkan Insya Allah akan terus berkembang," tegasnya.
Wibi menambahkan, tiga persoalan mendasar ini harus ditangani secara konsisten sepanjang lima tahun masa kepemimpinan Pramono-Rano. Untuk mendukung hal tersebut, DPRD akan mendorong Pemprov memperkuat merit sistem dan soliditas internal antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan program berjalan harmonis dan efektif.
"Kami akan terus bekerja sama dengan eksekutif, baik melalui fungsi pengawasan maupun serap aspirasi saat reses. Persoalan harus diselesaikan di lapangan, dan kami mendengar langsung suara masyarakat," jelasnya.
Menutup pernyataannya, Wibi berharap sinergi yang terjaga antara legislatif dan eksekutif dapat mengantarkan Jakarta pada cita-cita menjadi kota yang lebih humanis dan tertata di akhir masa jabatan nanti. (Rtm)