 |
| Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi. |
Prakata.com – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendesak agar pengembangan ekosistem kendaraan listrik dipercepat sebagai solusi strategis untuk meringankan beban subsidi energi yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengungkapkan bahwa subsidi yang digelontorkan melalui BUMN di sektor energi mencapai hampir Rp120 triliun, dengan porsi terbesar untuk konsumsi BBM seperti solar dan Pertalite.
Bambang menilai situasi ini membutuhkan antisipasi melalui kebijakan berkelanjutan yang dapat mengurangi ketergantungan publik terhadap bahan bakar minyak bersubsidi.
“Subsidi BUMN kita tembus Rp120 triliun, dan porsi terbesarnya untuk sektor transportasi, baik solar maupun pertalite. Maka, mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik menjadi salah satu opsi utama,” ungkap Bambang saat melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI bersama PT PLN (Persero) di Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (22/2/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti perkembangan infrastruktur kendaraan listrik yang dinilainya sudah menunjukkan kemajuan pesat, terutama dengan menjamurnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai wilayah. Ia juga menilai kehadiran SPKLU mobile mampu menjawab keresahan masyarakat terkait terbatasnya titik pengisian daya.
Lebih lanjut, Bambang mendorong agar pembangunan SPKLU tidak hanya menjadi tanggung jawab PT PLN, tetapi juga melibatkan pihak swasta. Ia bahkan mengusulkan agar pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya diwajibkan menyediakan fasilitas pengisian daya guna menarik minat masyarakat.
“Kita harus mengimbau secara masif, semua mal wajib punya SPKLU. Awalnya memang perlu stimulus. Selama ini masyarakat selalu bertanya, ‘isi di mana?’. Jika infrastruktur sudah siap, minat pasti akan mengikuti,” tegasnya.
Dari sisi pengeluaran, Bambang memastikan bahwa biaya operasional kendaraan listrik jauh lebih hemat ketimbang kendaraan konvensional. Hasil diskusinya dengan para pelaku industri menunjukkan biaya penggunaan motor atau mobil listrik hanya sekitar Rp1.600 per kilometer, jauh lebih rendah dibanding BBM.
Apalagi, tren harga kendaraan listrik kini semakin bersahabat. Jika sebelumnya harga mobil listrik masih di atas Rp1 miliar, saat ini sudah tersedia varian dengan banderol Rp200 juta hingga Rp400 juta-an.
“Ketika harga mulai turun dan infrastruktur memadai, masyarakat pasti beralih. Dampaknya, konsumsi BBM subsidi turun dan beban APBN berkurang,” paparnya.
Ke depan, Bambang memastikan Komisi XII DPR RI akan mendorong regulasi yang lebih kuat untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk insentif pajak dan dukungan fiskal lainnya. Menurutnya, transisi energi tidak semata-mata soal teknologi, melainkan juga kebijakan yang mampu membangun ekosistem yang berkelanjutan.
“Yang terpenting, APBN jangan terus-menerus diposisikan sebagai penyangga konsumsi BBM. Kita harus berani melangkah ke energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” pungkasnya. (um/zen)