 |
| Kegiatan reses jaring aspirasi Anggota DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, di Arenjaya, Bekasi Timur, Jumat (13/2/2026). |
Prakata.com – Arus digitalisasi yang kian deras menuntut pemerintah daerah untuk bergerak lebih cepat dalam memberdayakan ekonomi warganya. Anggota DPRD Kota Bekasi dari Komisi III, Alit Jamaludin, mendesak adanya langkah nyata dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Reses DPRD I tahun 2026 yang berlangsung di Arenjaya, Bekasi Timur pada Jumat (13/2/2026).
Alit menjelaskan bahwa era digital telah mengubah peta bisnis secara signifikan. Saat ini, memulai usaha tidak lagi memerlukan toko fisik atau lapak tradisional. Cukup dengan gawai dan akses ke platform digital, siapa saja dapat merintis bisnis. Namun, ia menekankan bahwa peluang ini harus disertai dengan pendampingan dan pelatihan dari pemerintah.
“Model bisnis sekarang sudah beralih ke ranah digital. Banyak warga yang punya keinginan untuk berusaha, tetapi mereka bingung harus mulai dari mana. Di sinilah pemerintah perlu hadir dengan program pelatihan digital marketing, agar masyarakat bisa memanfaatkan teknologi untuk berjualan,” ungkap Alit.
Sebagai mitra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, Komisi III DPRD telah mengusulkan agar pelatihan digital marketing dimasukkan ke dalam rencana kerja dinas. Program ini dinilai penting untuk menyasar generasi muda serta pelaku UMKM pemula agar bisa bersaing di pasar digital.
Di luar persoalan keterampilan, Alit juga menyoroti masalah klasik yang hingga kini membelit UMKM di Kota Bekasi, yakni akses permodalan. Menurutnya, berbagai program yang digulirkan selama ini masih sering bersifat seremonial dan belum menjawab kebutuhan dasar pelaku usaha di lapangan.
Sebagai solusi, ia menggagas program Tenaga Kerja Mandiri yang akan diusulkan dalam perencanaan Dinas UMKM. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan modal secara nyata, baik bagi warga yang sudah memiliki usaha tetapi terkendala modal, maupun bagi mereka yang memiliki potensi namun belum bisa memulai karena masalah dana.
Secara teknis, bantuan akan diberikan secara berkelompok di tingkat RW. Setiap kelompok yang beranggotakan sekitar 20 orang direncanakan memperoleh bantuan modal sebesar Rp20 juta. Dana tersebut akan dikelola bersama dan diarahkan untuk dikembangkan menjadi usaha produktif.
“Skema serupa pernah saya terapkan di Bekasi Timur dan hasilnya cukup efektif membantu warga membangun usaha secara kolektif,” kenangnya.
Alit menambahkan bahwa kondisi sosial di Aren Jaya yang dihuni banyak pensiunan dan ibu rumah tangga perlu menjadi perhatian. Program pemberdayaan berbasis digital dan dukungan permodalan dinilai dapat menjadi solusi jitu untuk meningkatkan pendapatan keluarga serta menciptakan kemandirian ekonomi.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal agar program tersebut masuk dalam perencanaan resmi Dinas UMKM dan tidak sekadar menjadi wacana.
“Peningkatan kesejahteraan warga harus jadi prioritas. Pemerintah tak boleh hadir hanya di atas kertas, tapi harus hadir secara nyata melalui pelatihan dan bantuan modal,” tegasnya. (Gud)