 |
| Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, saat menerima audiensi dari para sopir angkutan kota dan Organda. |
“Dishub harus
mampu memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat dan DPRD mengenai isu
Bus Keren ini,” tegas Sardi.
Lebih lanjut,
Sardi berharap pertemuan dengan Dishub dapat menghasilkan kebijakan yang
menguntungkan semua pihak. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang bijaksana
dan berimbang guna mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera.
Menyikapi
kejadian ini, Sardi menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi harus
melibatkan para pelaku transportasi dan masyarakat luas sebelum mengambil kebijakan
di masa depan.
Setelah
pemanggilan terhadap Dishub, DPRD akan segera menyusun rekomendasi. “Kami tidak
dapat memutuskan operasional Trans Beken secara sepihak karena itu merupakan
ranah eksekutif. Kami akan memperjuangkan aspirasi rekan-rekan supir angkot dan
segera merumuskan rekomendasi berdasarkan tuntutan mereka,” jelas Sardi.
Audiensi yang
berlangsung pada Selasa (10/2/2026) ini merupakan tindak lanjut dari aksi damai
puluhan supir angkot di depan Pemkot Bekasi beberapa waktu sebelumnya. Menurut
Ketua Organda Kota Bekasi, Indra Hermawan, para pengemudi angkot dari beberapa
trayek tersebut memprotes kebijakan Pemkot yang meluncurkan dan mengoperasikan
Trans Beken pada rute Harapan Indah – Terminal Bekasi.
“Kami tidak
alergi terhadap kemajuan teknologi,” ujar Indra. Namun, keberatan utama mereka
adalah belum adanya penetapan tarif resmi untuk bus Trans Beken. Menurutnya,
hal itu menciptakan persaingan tidak sehat karena bus tersebut masih beroperasi
gratis dengan armada yang bagus, sementara angkot harus berjuang dengan armada
terbatas.
“Kami hanya meminta kesetaraan tarif. Bagaimana bisa bersaing jika mereka gratis dengan bus bagus, sementara kami dengan kondisi seadanya?” tanya Indra. (Gud)