 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, saat menggelar agenda reses di Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara. |
Prakata.com – Banjir kiriman akibat luapan Sungai Bekasi masih menjadi persoalan serius yang dialami warga Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara. Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Bekasi mengusulkan langkah konkret berupa normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi atau polder di area milik Perum Jasa Tirta (PJT).
Anggota DPRD Kota
Bekasi, Rizki Topananda, mengungkapkan bahwa Harapan Baru termasuk wilayah yang
paling parah terdampak banjir, baik karena hujan lokal maupun kiriman dari
daerah lain.
"Sebagian
besar wilayah Harapan Baru berbatasan langsung dengan Sungai Bekasi. Begitu
sungai meluap, apalagi ditambah kiriman dari hulu, meski di sini tidak hujan,
banjir tetap terjadi," ujarnya saat menggelar reses di RW 05, Kelurahan
Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Minggu (15/2/2026).
Dalam kesempatan
tersebut, Rizki mengapresiasi kehadiran anggota DPR RI, Sudjatmiko, dari Komisi
V yang membidangi Pekerjaan Umum. Kehadiran legislator pusat ini dinilai
penting untuk mempercepat penanganan banjir yang masuk dalam kewenangan
pemerintah pusat.
"Beliau
mendengar langsung keluhan warga dan memahami kondisi di lapangan. Ini sudah
menjadi perhatiannya sejak tahun lalu, dan kami harap tahun ini ada solusi
nyata," tambah Rizki.
Ia memaparkan dua
solusi utama yang diusulkan, yaitu normalisasi atau pengerukan Sungai Bekasi
agar kapasitasnya kembali optimal, serta pembangunan kolam retensi atau polder
di lahan milik PJT yang berada di bawah kewenangan pusat.
"Dengan
adanya polder, air kiriman bisa tertampung dan diurai, sehingga diharapkan
mampu meminimalisir banjir di wilayah ini," jelasnya.
Rizki juga
menekankan pentingnya normalisasi segera dilakukan untuk mencegah longsor yang
dapat menggerus kawasan pemakaman dan permukiman warga.
Terkati rencana
pembangunan polder, politikus PKB tersebut menyampaikan bahwa usulan akan
diajukan tahun ini melalui Kementerian PUPR. Lahan yang akan digunakan
merupakan milik PJT, sementara anggaran berasal dari kementerian. Pemerintah
Kota Bekasi nantinya akan terlibat dalam administrasi dan sinergi program.
Di sela menunggu
realisasi dari pusat, Rizki mengajak masyarakat untuk aktif membuat biopori
atau lubang resapan air secara mandiri. Program ini dapat didukung melalui dana
Bekasi Keren yang mencapai Rp100 juta per RW.
"Warga bisa berinisiatif sendiri untuk mengurangi risiko banjir, minimal saat hujan deras, air bisa cepat meresap," pungkasnya. (Gud)