 |
| Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar. |
Prakata.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelar langkah-langkah strategis dan berlapis guna memulihkan kehidupan petani dan korban bencana banjir besar di Aceh. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek paling mendasar dari beban ekonomi dan sosial masyarakat terdampak.
Salah satu kebijakan sentral yang diumumkan adalah penghapusan atau relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani korban bencana. Presiden menegaskan bahwa bencana ini dikategorikan sebagai force majeure (keadaan memaksa), sehingga petani tidak perlu menanggung beban psikologis atas kerugian yang terjadi di luar kendali mereka.
"Petani nggak usah khawatir karena ini bukan kelalaian, tapi force majeure. Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi. Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki juga," tegas Prabowo, seraya menjamin kecukupan cadangan pangan yang akan dikirimkan selama proses pemulihan berlangsung.
Langkah kebijakan presiden ini mendapatkan apresiasi dari kalangan legislatif. Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, menyebut penghapusan utang sebagai bentuk empati yang tepat. Namun, ia mendorong agar kebijakan dilengkapi dengan bantuan yang lebih menyeluruh.
"Pembebasan hutang ini belum cukup. Perlu dilengkapi dengan bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) agar aktivitas pertanian bisa segera bangkit. Perhatian juga harus diberikan pada penyediaan perumahan layak bagi korban," ujar Firman dalam keterangan tertulisnya.
Untuk mempercepat pemulihan fisik, Presiden mengambil langkah taktis dengan membentuk satuan tugas khusus. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ditunjuk sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur, memanfaatkan kapasitas pasukan Zeni TNI AD dalam pekerjaan konstruksi.
"KSAD kerahkan semua. Saya tunjuk KSAD sebagai satgas percepatan perbaikan jembatan dan pemda. Jadi bisa segera membantu," perintah Prabowo. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama bahu-membahu antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pekerja lokal di lapangan.
Dengan paket kebijakan yang mencakup aspek keuangan (penghapusan KUR), rehabilitasi lahan, jaminan logistik pangan, dan percepatan perbaikan infrastruktur, pemerintah menegaskan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian di Aceh, merupakan prioritas utama dalam fase tanggap darurat dan pascabencana.
"Ini musibah, tantangan. Kita pemimpin baru satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan," pungkas Presiden Prabowo, menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir di tengah kesulitan rakyat. (hal/rdn/zen)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel