PDIP Buka Opsi Pilkada Lewat DPRD, Utamakan Manfaat Demokrasi dan Legitimasi - Prakata.com | Kata-kata Dalam Berita
tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

PDIP Buka Opsi Pilkada Lewat DPRD, Utamakan Manfaat Demokrasi dan Legitimasi

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Prakata.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka kajian terhadap usulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), dari langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kajian ini akan mempertimbangkan aspirasi publik dan aspek konstitusional.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya sedang menelaah berbagai sistem untuk menemukan yang paling menguntungkan rakyat. “Pada prinsipnya, setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kami mencari format yang membawa manfaat terbesar bagi rakyat,” ujar Hasto kepada wartawan di Bandung, Minggu (7/12/2025).

Menurutnya, fokus utama adalah bagaimana sistem pilkada dapat memperkuat demokrasi dan legitimasi kepemimpinan daerah. Terlepas dari metode pemilihan, Hasto menekankan bahwa kemampuan kepala daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan merupakan hal yang paling krusial.

Kajian ini akan menyoroti amanat konstitusi tentang pemilihan demokratis, sekaligus menguji efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas demokrasi. “Yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri,” tegas Hasto.

Meski mengakui bahwa pilkada langsung memberikan legitimasi kuat dari rakyat, Hasto menyatakan PDIP memahami alasan di balik wacana pemilihan melalui DPRD. Wacana yang digulirkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto ini, antara lain menanggapi tingginya biaya politik dalam pilkada langsung yang berpotensi memicu kerentanan korupsi.

“Kami menangkap alasannya, bahwa pemilihan langsung menimbulkan beban biaya kampanye dan komunikasi politik yang sangat besar, yang dapat menjerat kepala daerah dalam masalah korupsi,” jelas Hasto.

Sikap resmi PDIP mengenai hal ini rencananya akan dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional partai yang dijadwalkan pada awal tahun depan. (Rtm)

Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel