 |
| Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi, Misbahudin (tengah) dalam sebuah agenda rapat paripurna. |
Prakata.com – Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi menanggapi dinamika terkait isu rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang dilakukan oleh Wali Kota Bekasi belum lama ini.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, menilai bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal wajar dalam proses penyegaran birokrasi.
"Fraksi Gerindra memandang bahwa dinamika mutasi pejabat adalah hal yang wajar dalam proses penyegaran birokrasi," ujar Misbahudin kepada awak media, Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, sebagai partai pendukung pemerintah, Fraksi Gerindra mendukung langkah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam menata struktur pemerintahan demi memperkuat kinerja aparatur dan meningkatkan pelayanan publik.
"Kami mendukung langkah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam menata struktur pemerintahan, selama dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai aturan," tegas Pria yang akrab disapa Misbah.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak untuk menyikapi isu mutasi pejabat dengan kepala dingin dan tidak terjebak dalam polemik yang justru bisa mengganggu stabilitas birokrasi.
"Jangan biarkan dinamika birokrasi memecah semangat kebersamaan dalam membangun Kota Bekasi. Yang terpenting adalah bagaimana setiap kebijakan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat rasa keadilan," tambahnya.
Terkait isu yang menyebutkan adanya kurangnya komunikasi antara Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam proses mutasi tersebut, Misbahudin menepis hal itu. Ia memastikan bahwa hubungan keduanya tetap harmonis dan berjalan baik.
"Bang Harris itu orang yang disegani di Gerindra. Beliau salah satu pendiri Partai Gerindra bersama Pak Prabowo, Pak Muzani, Pak Dasco, dan Pak Fadli Zon. Tidak mungkin Pak Wali tidak mengajak komunikasi Pak Wakil. Pasti diajak lah. Hubungan Pak Wali dan Pak Wakil itu sangat baik," tandasnya.
Fraksi Gerindra berharap seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat tetap solid mendukung upaya pembenahan birokrasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. (Gud)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel