 |
| Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR RI. |
Daniel menyatakan bahwa swasembada pangan adalah tujuan
nasional yang patut diperjuangkan. Namun, ia menekankan bahwa kesuksesan sektor
pertanian tidak bisa hanya dilihat dari tingginya angka produksi atau
peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) secara statistik.
"Bagi kami, persoalan utama bukan sekadar berapa ton
beras yang dipanen, melainkan seberapa kokoh fondasi ekosistem pertanian kita
dalam menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan," tegas Daniel dalam
keterangan tertulisnya, Senin (13/10/2025). "Swasembada haruslah nyata,
bukan sekadar janji atau angka-angka politis belaka."
Meski mengapresiasi capaian produksi beras yang
diproyeksikan mencapai 34 juta ton, Daniel menyoroti sejumlah masalah
struktural. Menurutnya, banyak petani masih terbebani oleh biaya produksi yang
melambung tinggi, didorong oleh kelangkaan pupuk bersubsidi tepat waktu dan
melonjaknya harga pupuk non-subsidi.
"Biaya produksi yang tidak efisien ini akan
menggerogoti daya saing petani kita," ujarnya. "Swasembada tidak ada
artinya jika petani masih hidup dalam ketidakpastian dengan margin keuntungan
yang tipis."
Politikus dari Dapil Kalimantan Barat I ini juga menyoroti
ketergantungan industri pertanian pada impor, mulai dari bahan baku pupuk,
pestisida, hingga alat mesin pertanian. "Kemandirian pangan mustahil
terwujud jika rantai pasok produksinya masih bergantung pada bahan impor.
Pemerintah harus punya strategi substitusi impor dan memperkuat industri hulu
dalam negeri," jelasnya.
Daniel juga mengingatkan ancaman serius dari perubahan
iklim, berupa curah hujan ekstrem dan pola musim yang tidak menentu, terhadap
stabilitas produksi pangan. "Target swasembada akan sulit tercapai tanpa
adaptasi iklim, seperti pembangunan embung, irigasi presisi, dan pengembangan
benih tahan cuaca ekstrem," sebutnya.
Di sisi lain, krisis regenerasi petani menjadi tantangan
jangka panjang yang tidak kalah pelik. Dengan lebih dari 60% petani berusia di
atas 45 tahun dan minat generasi muda yang menurun, Daniel memperingatkan
potensi krisis tenaga kerja pertanian dalam 10-15 tahun ke depan.
"Jika negara tidak serius menyediakan insentif dan
akses lahan bagi petani muda, kita akan menghadapi masalah keberlanjutan yang
serius," pungkas Daniel.