Prakata.com – Rencana Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan dana hibah bagi Rukun Warga (RW) se-Kota Bekasi menjadi Rp150 juta pada tahun 2028 mendapat sambutan hangat dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansah. Semula, alokasi dana tersebut sebesar Rp100 juta.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansah.
Menurut Rudy, kebijakan ini merupakan langkah maju yang mampu memperkuat pembangunan dari akar rumput serta merespons kebutuhan langsung masyarakat secara lebih cepat.
Ia menegaskan bahwa penambahan anggaran operasional RW bukanlah sekadar perubahan angka, melainkan alat strategis untuk mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kepentingan warga. Selama ini, kata Rudy, beragam persoalan kecil di lingkungan permukiman kerap terhambat penanganannya karena harus melewati prosedur birokrasi yang berjenjang dan memakan waktu.
"Jika RW diberi ruang dan dukungan anggaran yang lebih besar, maka persoalan di lingkungan bisa direspons lebih sigap. Contohnya perbaikan infrastruktur skala kecil seperti jalan kampung, saluran drainase lingkungan, hingga fasilitas darurat warga. Hal-hal seperti itu dapat langsung ditangani RW tanpa menanti program besar dari pemda," ujar Rudy kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).
Rudy juga berpandangan bahwa model pembangunan berbasis lingkungan akan mendorong pemerataan yang lebih adil. Setiap wilayah memiliki problematikanya sendiri, dan tidak semuanya bisa dijangkau oleh skema pembangunan makro pemerintah daerah.
Di samping itu, ia memberikan sorotan positif terhadap program "Lingkar Keren" yang dinilai memiliki semangat partisipatif dan menyentuh kebutuhan warga di tingkat paling bawah. Program tersebut disebutnya mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih merata di semua RW se-Kota Bekasi.
Meski mendukung penuh, Rudy mengingatkan bahwa kenaikan anggaran harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Evaluasi terhadap pertanggungjawaban administrasi dan realisasi penggunaan dana perlu dilakukan secara serius, terutama pada laporan tahun 2027 mendatang sebelum kebijakan ini berlaku penuh.
"Program ini baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun sebelum dijalankan secara penuh dan berkelanjutan, kita harus mencermati bagaimana pertanggungjawaban pelaporannya nanti. Apakah tertib secara administrasi dan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya untuk kebutuhan warga," jelasnya.
Lebih jauh, Rudy menekankan bahwa pengawasan adalah kunci agar bantuan pemerintah tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Ia mengingatkan agar tidak ada oknum pengurus lingkungan yang mencoba memanfaatkan dana hibah untuk kepentingan pribadi.
"Jangan sampai ada pihak yang melakukan penyelewengan anggaran bantuan pemerintah demi kepentingan sendiri. Dana ini harus kembali kepada masyarakat, karena orientasinya adalah pelayanan dan pembangunan lingkungan," tegasnya.
Di tengah kompleksitas tuntutan pembangunan di seluruh wilayah Kota Bekasi, kebijakan kenaikan dana hibah RW ini menjadi ujian penting bagi tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Pemerintah memberikan kepercayaan lebih besar kepada lingkungan, sementara masyarakat menanti bukti nyata bahwa anggaran publik benar-benar dapat diterjemahkan menjadi pembangunan yang terasa hingga ke gang-gang permukiman. (gud)
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Apresiasi Kenaikan Dana RW Rp150 Juta
Adien
... menit baca
Dengarkan
Sebelumnya
...
Selanjutnya
...