 |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. |
Prakata.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa praktik korupsi dan penyelewengan kekuasaan masih menggerogoti sejumlah pemerintah daerah. Fakta ini, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa agenda reformasi tata kelola pemerintahan masih belum mencapai garis finish.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Senin (20/10/2025), Purbaya menyitir data KPK yang mencatat sejumlah kasus korupsi di daerah dalam tiga tahun terakhir.
Beberapa contoh yang disebutkan antara lain kasus suap dalam proses audit BPK di Sorong dan Meranti, praktik jual-beli jabatan di Bekasi, hingga proyek fiktif yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatra Selatan.
"Suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatra Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," ujarnya.
Peringatan tersebut diperkuat oleh hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024. Purbaya menyebutkan, skor integritas nasional baru mencapai 71,53, masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 74.
Kondisi di level daerah bahkan lebih memprihatinkan, di mana sebagian besar pemda masuk dalam kategori rentan atau 'zona merah'. Rata-rata skor integritas pemerintah provinsi hanya 67, sementara kabupaten/kota berada di angka 69.
Menanggapi kondisi ini, Menkeu mendesak seluruh kepala daerah untuk segera membenahi tata kelola dan mendisiplinkan penggunaan anggaran dalam waktu dekat.
Ia menegaskan bahwa langkah perbaikan ini sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, tidak hanya terpusat di ibu kota.
"Coba tolong perbaiki dalam dua triwulan ke depan, agar saya dapat melaporkan kemajuan ini. Yang terpenting bagi saya adalah perekonomian bergerak dan pergerakannya harus merata, bukan hanya di pusat," ujarnya.
Purbaya juga mengingatkan bahwa sumber utama korupsi, seperti jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi proyek pengadaan barang/jasa, masih menjadi risiko yang belum terselesaikan.
Praktik-praktik semacam ini, selain menyebab kebocoran anggaran, juga menjadi penghambat utama program pembangunan.
Di akhir pernyataannya, Menkeu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. "Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera," pesannya.
Ia meyakini bahwa tata kelola yang bersih dan efisien akan memulihkan kepercayaan publik, menarik lebih banyak investasi, dan pada akhirnya membuat perekonomian daerah lebih tangguh.
Dengan kerja disiplin dan niat yang bersih, Purbaya optimis pemerintah daerah dapat berkontribusi penuh dalam menjaga stabilitas dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. (Rtm)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel