 |
| Aksi Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI) mendesak Presiden untuk segera memberhentikan Menteri Pekerjaan Umum (PU). |
Prakata.com – Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI) mendesak Presiden untuk segera memberhentikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) atas dugaan pemborosan anggaran negara dan keterlibatan keluarganya dalam intervensi proyek-proyek di lingkungan kementerian tersebut.
Koordinator Lapangan KMPPI, Benny F, dalam pernyataan sikapnya, menyoroti penggunaan pesawat jet pribadi yang diduga oleh Menteri PU untuk beberapa kunjungan kerjanya. Padahal, menurutnya, negara sedang mengalami defisit anggaran yang signifikan.
"Kita semua tahu saat Presiden sedang melakukan efisiensi di berbagai sektor, mengingat defisit negara per Agustus ini sudah mencapai Rp 321,6 triliun. Eh, sang menteri justru menggunakan private jet untuk kegiatan yang seharusnya sesuai aturan cukup dan bisa menggunakan bisnis. Ini jelas memboroskan anggaran," tegas Benny, Kamis (2/10/2025).
Selain isu pemborosan, KMPPI juga melayangkan tuduhan serius mengenai praktik nepotisme dan intervensi proyek. Benny menyebut adanya indikasi permainan dari pihak keluarga menteri yang mengatur dan mengintimidasi balai-balai di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lain.
"Dugaan pihak keluarga 'cawe-cawe' proyek semakin menguat dengan adanya beberapa proyek diberikan kepada tim sukses sewaktu Pilkada Nganjuk. Diatur untuk dimenangkan pihak tertentu dan diduga meminta fee proyek sebesar 12% kepada pihak swasta dan BUMN," paparnya.
Menanggapi hal tersebut, KMPPI mengeluarkan lima poin tuntutan. Pertama, mengusut tuntas dugaan keterlibatan keluarga dalam proyek PU, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kedua, menolak intervensi dan intimidasi terhadap kepala balai.
Ketiga, menghentikan pemborosan uang negara, termasuk penggunaan pesawat jet pribadi untuk dinas pejabat. Keempat, menghentikan kriminalisasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU. Kelima, meminta Presiden segera memecat Menteri PU.
"Kami mendesak Presiden untuk mencopot Menteri Pekerjaan Umum sesegera mungkin. Program strategis nasional membutuhkan orang yang kredibel dan mampu bekerja sama dengan bawahannya," tutup Benny. (Rtm)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel