 |
| Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe (tiga dari kanan) saat menghadiri Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola MBG yang digelar di Sentul, Bogor, Senin (13/10/2025). |
Forum strategis ini menghimpun berbagai pemangku
kepentingan, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana,
para kepala daerah dari Jawa Barat, Banten, Daerah Khusus Ibukota (DKI), serta
Ketua Satgas MBG dan ahli gizi dari berbagai wilayah.
Dalam paparannya, Prof. Dadan Hindayana menekankan bahwa
aspek keamanan pangan menjadi hal yang non-negosiasi. "Setiap Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
(SLHS) yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat. Ini adalah jaminan dasar
bahwa makanan yang disajikan aman dan layak konsumsi," tegas Dadan.
Ia juga mengungkapkan bahwa BGN akan berkolaborasi dengan
BPOM untuk memperketat pengawasan di semua dapur operasional MBG, memastikan
program ini tidak hanya memenuhi aspek gizi tetapi juga menjamin kesehatan
anak-anak penerima manfaat.
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyambut
positif langkah-langkah pengawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkot Bekasi
tidak hanya akan mematuhi standar nasional, tetapi juga mendorong agar program
ini memiliki dampak berganda bagi perekonomian warga.
"Program MBG ini memiliki filosofi yang mendalam. Di
satu sisi, ini adalah upaya memerangi stunting dan meningkatkan gizi anak. Di
sisi lain, ini adalah pengungkit ekonomi kerakyatan yang nyata. Mulai dari
pengadaan bahan pangan lokal, penyerapan tenaga kerja di dapur, hingga
pemberdayaan UMKM, semua terlibat dalam satu rantai nilai yang produktif,"
papar Harris Bobihoe.
Menurutnya, program ini adalah sebuah investasi jangka
panjang bagi bangsa. Dengan sinergi seluruh pihak, ia optimis dapat mewujudkan
generasi penerus yang sehat, cerdas, dan tangguh untuk menyambut Generasi Emas
Indonesia 2045.