 |
| Wildan Fathurahman, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi (kiri) saat mengunjungi Angga Karidwansyah (kanan). |
Prakata.com – Wildan Fathurahman, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, mengunjungi rumah Angga Karidwansyah (24), warga Kelurahan Bantargebang, yang baru berhasil dipulangkan dari Kamboja. Kunjungan ini dilakukan untuk mendengar langsung kesaksian korban serta mendorong langkah konkret pemerintah mencegah terulangnya kasus serupa.
"Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan menjenguk Mas Angga, warga Bantargebang, yang baru saja dipulangkan dari Kamboja akibat menjadi korban praktik TKI ilegal," kata Wildan usai kunjungannya ke kediaman Angga pagi ini, Selasa (2/9/2025).
Ia melihat langsung bagaimana rasa lelah masih terpancar di wajahnya. Namun di sisi lain ada juga kelegaan, karena akhirnya bisa kembali berkumpul bersama keluarga di tanah air. Menurutnya, Angga bercerita, bahwa dirinya berangkat dengan niat baik untuk memperbaiki ekonomi, tetapi justru terjebak dalam penipuan dan eksploitasi.
"Terima kasih kepada pemerintah yang telah sigap memulangkan Mas Angga. Namun kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa perlindungan terhadap pekerja migran harus diperkuat. Aparat perlu tegas menindak sindikat perekrut ilegal, dan pemerintah daerah wajib hadir dengan edukasi serta pendampingan sejak awal," katanya.
Angga sebelumnya diketahui bekerja di sebuah restoran di Jakarta dan bisa pulang seminggu sekali ke Bekasi, sehingga orang tuanya tidak mengetahui bahwa ia kemudian bekerja menjadi TKI ilegal di Kamboja setelah tergiur iming-iming gaji besar.
“Kita semakin khawatir banyak kejadian yang meninggal dunia, tinggal nama,” ujar Wildan yang juga Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Wildan menyampaikan dua pesan penting kepada masyarakat. Pertama, ia meminta warga yang ingin bekerja di luar negeri untuk lebih selektif dalam mencari informasi tentang perusahaan penyalur dan memastikan semua prosedur yang legal dan melalui lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah.
“Yang kedua, yang tidak kalah penting, adalah kita minta peran pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Bekasi, untuk lebih punya kewaspadaan lagi dan untuk punya langkah-langkah konkrit memitigasi hal-hal yang serupa di kemudian hari,” tegasnya.
Beberapa langkah yang didorongnya antara lain membuat skema edukasi terkait bekerja di luar negeri di setiap kelurahan, membuka posko informasi dan pengaduan TKI di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta yang paling utama adalah menghadirkan perluasan lapangan pekerjaan dan penciptaan iklim UMKM yang kondusif.
Dari kunjungannya, Wildan menyatakan secara emosional melihat kondisi Angga yang sangat lelah dan mengalami tekanan emosional, meski keluarga bersyukur telah bisa pulang. Ia menyoroti bahwa masalah utama adalah kurang selektifnya Angga dalam menggali informasi dan mudah tergiur iming-iming kerja dengan gaji besar.
“Menurut pengakuan Angga, di tempat dia bekerja di Kamboja itu masih ada sekitar 50-an orang warga Indonesia yang bekerja. Oleh karenanya, kita minta juga pemerintah pusat untuk melakukan langkah cepat untuk evakuasi dan investigasi praktek-praktek TKI ilegal seperti di Kamboja ini,” paparnya.
Wildan juga mengaitkan kasus ini dengan tingginya angka pengangguran di Kota Bekasi, yang mencapai 7,8 persen atau 114 ribu jiwa, angka tertinggi di Jawa Barat dan di atas rata-rata nasional.
Untuk mengatasi hal ini, ia mendesak pemerintah daerah untuk lebih agresif menarik investor besar dan industri baru ke Bekasi guna membuka peluang kerja. Selain itu, Perda yang mewajibkan penyerapan 60 persen tenaga kerja lokal harus diperkuat dengan implementasi yang nyata.
“Harus ada zona wilayah khusus industri di Kota Bekasi. Perlu dibuat link and match antara dunia industri dan pendidikan, menentukan jurusan apa yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, tidak hanya terpaku pada bidang seperti servis AC atau teknik las. Wildan mendorong Disnaker Kota Bekasi untuk meningkatkan kinerjanya.
“Disnaker jangan sekadar menjalankan program, Disnaker juga harus naik kelas, jangan di grade C. Karena masalah dasar leading sektor kurangi pengangguran ada di dinas itu,” pungkasnya. (Gud)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel