 |
| Ketua Lembaga Sertifikasi Person Pilar Pendidikan dan Pelatihan Indonesia, Raden Iwan Rahmat Leksonoputra. |
Prakata.com – Tokoh masyarakat Kota Bekasi, Raden Iwan Rahmat Leksonoputra, menyampaikan tujuh poin aspirasi yang dinilainya sangat penting untuk menjadi pertimbangan utama Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin pemerintahan.
Aspirasi ini mencakup isu-isu strategis mulai dari reformasi kabinet, pemberantasan korupsi, hingga penegakan hak asasi manusia.
Raden Iwan, yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Person Pilar Pendidikan dan Pelatihan Indonesia, menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin yang mendengar suara rakyat.
Oleh karena itu, ia merasa perlu untuk menyampaikan pokok-pokok pemikiran yang diharapkan dapat memperkuat fondasi kepemimpinan dan kebijakan pemerintah.
“Ada tujuh aspirasi yang menurut saya sangat penting menjadi bahan pertimbangan bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya yakin bapak mendengar aspirasi rakyat,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).
Berikut adalah ketujuh aspirasi yang disampaikannya:
- Reshuffle Kabinet. Iwan menyerukan perlunya evaluasi dan penyusunan ulang kabinet untuk memastikan kinerja pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
- Hapus Tunjangan Anggota Dewan yang Memberatkan. Aspirasi ini menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara dengan meninjau kembali tunjangan yang dinilai membebani keuangan negara dan tidak proporsional.
- Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) ini dianggap sebagai langkah konkret dan progresif dalam memerangi korupsi dengan menyasar harta hasil kejahatan.
- Basmi Korupsi, Gratifikasi, dan Kejahatan Luar Biasa Lainnya. Iwan mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi dan gratifikasi secara tegas dan tanpa kompromi, mengingat sifatnya sebagai extraordinary crime yang merusak bangsa.
- Tidak Memberlakukan Darurat Militer dan Sipil. Aspirasi ini menolak pemberlakuan status darurat yang membatasi hak-hak sipil dan demokrasi, seraya mendorong penyelesaian masalah dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.
- Menghentikan Upaya Penyesatan Sejarah Bangsa. Perlunya menjaga narasi sejarah bangsa agar tetap benar dan objektif, serta mencegah distorsi atau penyimpangan fakta sejarah untuk kepentingan tertentu.
- Cegah Tindakan Diskriminatif Rasial dan Kekerasan Berbasis Gender. Penegakan komitmen terhadap hak asasi manusia dengan mencegah segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, ras, serta kekerasan yang menargetkan gender tertentu.
Ketujuh poin tersebut, menurut Raden Iwan, merupakan cerminan dari suara yang berkembang di kalangan masyarakat. Ia berharap aspirasi ini dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan nyata yang membawa kemajuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Ini adalah suara hati masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih, adil, dan memajukan semua lapisan tanpa terkecuali,” pungkasnya. (Gud)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel