 |
| Heru Budi Wasesa, inisiator Garuda 8 Nuswantara (G8N). |
Menurutnya, skala masif program ini adalah hal baru yang belum banyak memiliki preseden, sehingga perlu kehati-hatian dan kejelasan tanggung jawab.
"Kita belum pernah punya pengalaman seperti ini. Yang pernah dilakukan secara masif di sekolah-sekolah itu biasanya saat ada kejadian kebencanaan, dan itu paling masif dilakukan oleh pemerintah," ujar Heru, yang juga merupakan lulusan Universitas Pertahanan (Unhan) RI, dalam pernyataannya, Senin (29/9/2025).
Heru mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban dalam program yang melibatkan pihak swasta ini. "Kalau sampai terjadi keracunan, makanan basi, atau masalah lain, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang harus diberi sanksi?" tanyanya.
Ia mengkritisi pernyataan beberapa sekolah yang melepas tanggung jawab, padahal orang tua menitipkan keamanan anaknya di sekolah.
Heru menegaskan bahwa solusi terbaik adalah dengan menempatkan pemerintah sebagai pelaksana utama program MBG. "Saran saya, lebih baik program MBG ini dijalankan pemerintah langsung," tegasnya.
Dengan model ini, koordinasi menjadi lebih kuat. Pemerintah dapat melibatkan dinas kesehatan, balai gizi, dinas pendidikan, dan aparatur di daerah. Selain itu, program tetap dapat memberdayakan ekonomi akar rumput.
"Pemerintah bisa membeli bahan baku dari petani dan pelaku usaha lokal supaya ekonomi bawah juga hidup," jelasnya.
Heru juga menekankan pentingnya sanksi tegas bagi pihak yang lalai. "Jika ada pihak yang lalai, mereka harus diberi sanksi tegas, misalnya tidak diberi kesempatan lagi untuk ikut dalam program ini," ujarnya.
Ia juga memperingatkan praktik permainan dalam penyaluran. "Plafon anggaran makan misalnya Rp15.000, harus jelas dipakai untuk apa. Jangan sampai ada permainan, misalnya satu koordinator menguasai banyak titik lalu dipindah-tangankan ke orang lain. Itu harus dilarang," tegas Heru.
Di akhir pernyataannya, Heru Budi Wasesa menyimpulkan empat poin krusial. Pertama, pemberian sanksi tegas bagi pelaku kelalaian. Kedua, pelarangan praktik permainan dan pemindah-tanganan titik distribusi.
Ketiga, pelaksanaan program sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah dengan tetap melibatkan ekonomi masyarakat bawah. Keempat, pergeseran fokus dari mengejar kuantitas kepada kualitas.
"Jangan hanya kejar target kuantitas, tapi utamakan kualitas. Tujuan utama MBG adalah memperbaiki gizi anak-anak sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat kecil," pungkasnya. (Gud)