 |
| Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina. |
"Kenaikan angka PHK adalah masalah serius yang tidak
bisa diabaikan. Dampaknya tidak hanya pada perekonomian, tetapi juga kehidupan
sosial masyarakat. Pemerintah harus segera hadir dengan solusi efektif,"
tegas Arzeti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang
semester pertama 2025, tercatat 42.385 pekerja terkena PHK. Angka ini melonjak
32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Pemerintah harus segera bertindak sebelum situasi
semakin buruk. Dengan kebijakan yang tepat, gelombang PHK bisa
dikendalikan," tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Arzeti menyarankan beberapa langkah strategis, seperti
pemberian insentif fiskal bagi industri padat karya dan pengembangan sektor
unggulan seperti teknologi, pariwisata, serta ekonomi digital. Selain itu, ia
mendorong peningkatan belanja negara di bidang infrastruktur dan UMKM untuk
membuka lapangan kerja baru.
"Stimulus fiskal yang lebih besar diperlukan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja," imbuhnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran Satgas PHK yang
dibentuk pemerintah. Menurutnya, satgas ini harus lebih proaktif dalam
memetakan risiko PHK dan memberikan solusi preventif.
"Satgas PHK harus bergerak cepat, tidak hanya menangani
kasus yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah PHK massal di sektor-sektor
rawan," ujarnya.