 |
| Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus. |
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa langkah
menaikkan tarif pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), justru sering
kali memicu penolakan dari masyarakat. Ia menekankan bahwa Pemda harus mencari
terobosan yang lebih inovatif alih-alih membebani rakyat.
“Cara termudah memang menaikkan pajak. Namun, jika dilakukan
secara pukul rata dan membebani seluruh lapisan masyarakat tanpa pertimbangan,
hal ini berpotensi memunculkan gejolak sosial,” ujar Deddy dalam kunjungan
kerjanya ke Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (22/8/2025).
Deddy menjelaskan, kebijakan fiskal yang adil dan berbasis
kluster ekonomi merupakan kunci untuk melindungi masyarakat berpenghasilan
rendah di tengah tekanan anggaran. Menurutnya, efisiensi belanja, termasuk
belanja pegawai, perlu menjadi prioritas. Namun, bagi daerah dengan kemampuan
fiskal yang sangat lemah, hal tersebut mungkin belum cukup, sehingga diperlukan
solusi kreatif lainnya.
“Saya mempertanyakan kesiapan Pempov Jatim beserta kabupaten
dan kota di dalamnya untuk melakukan mitigasi dalam mengantisipasi potensi
penurunan dana transfer yang bisa mencapai 25 persen,” tambahnya.