 |
| Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung. |
Prakata.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan kembali dukungannya terhadap target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu strategi yang diusung adalah inovasi pembiayaan pembangunan melalui municipal bond atau obligasi daerah. Hal ini disampaikan dalam diskusi kelompok terpadu bertema “Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Melalui Municipal Bond” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Tamsil menekankan bahwa pembangunan nasional tidak akan tercapai tanpa dukungan pembangunan daerah. Namun, ketergantungan pada dana transfer dari pusat dinilai menghambat fleksibilitas dan kecepatan pelaksanaan proyek strategis.
"Ketergantungan pada APBN sering memperlambat realisasi proyek jangka panjang dan menghambat kepala daerah dalam memenuhi janji politik," ujar Tamsil.
Ia menilai, sudah saatnya pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan yang lebih kreatif dan berkelanjutan. "Obligasi daerah bukan hanya realistis, tapi juga potensial untuk mendorong proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan," tambahnya.
Meski regulasi terkait municipal bond telah disiapkan, hingga kini belum ada daerah yang menerbitkannya. Tamsil menyoroti pentingnya kesiapan kapasitas SDM, kemauan politik, dan kepercayaan publik.
"DPD RI, khususnya Komite IV, akan terus mendorong pengawasan dan pertimbangan kebijakan fiskal, termasuk melalui kajian lintas sektor," tegasnya.
Diskusi ini melibatkan berbagai pakar, seperti Reydonnyzar Moenek (ahli keuangan daerah), Sunarsip (Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence), serta perwakilan dari lembaga pemeringkat efek PEFINDO. Hadir pula sejumlah kepala daerah, termasuk Wakil Gubernur Sulsel, Maluku, dan perwakilan dari Lampung, NTB, Sumbar, serta Gorontalo.
Melalui langkah konkret ini, Tamsil berharap target pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai dengan fondasi kuat dari daerah. "Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo: membangun dari pinggiran. Mari jadikan obligasi daerah sebagai alat kemajuan, bukan beban," pungkasnya.
Rekomendasi dari FGD ini akan menjadi bahan pertimbangan DPD RI dalam menyusun kebijakan, termasuk penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan mitigasi risiko untuk meningkatkan kepercayaan investor. (Zen)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel