 |
| Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Ahmad Faisyal Hermawan. |
Prakata.com – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Ahmad Faisyal Hermawan, meminta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank bjb) untuk lebih transparan dalam melaporkan pemberian kredit, terutama yang bernilai besar.
Permintaan ini disampaikan Politisi PDI Perjuangan ini menyusul informasi mengenai penyaluran kredit sebesar Rp 3,5 triliun kepada sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Faisyal mengungkapkan, selama ini DPRD Jawa Barat hanya menerima laporan umum mengenai penyaluran kredit dari Bank bjb tanpa rincian lengkap.
"Kami sebagai mitra kerja perusahaan daerah, termasuk Bank bjb, tidak mendapatkan informasi detail terkait kredit besar seperti ini. Padahal, transparansi sangat penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana daerah," ujarnya, Kamis (17/7/2025).
Ia menegaskan bahwa DPRD seharusnya mendapat laporan resmi sebelum atau setidaknya bersamaan dengan penyaluran kredit, bukan mengetahui dari pemberitaan media.
"Jika ada kredit dalam nilai signifikan, apalagi dengan skema bunga yang perlu dikaji, seharusnya hal itu disampaikan dalam forum resmi seperti rapat kerja dengan Komisi III," tambah Faisyal.
Menurutnya, meski Bank bjb merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki otonomi operasional, prinsip keterbukaan tetap harus dijaga.
"Kami tidak ingin ada kesan tertutup atau informasi yang tidak utuh. Ke depan, kami harap Bank bjb dapat memberikan laporan yang lebih rinci, termasuk mengenai penerima kredit, besaran bunga, dan progres pembayarannya," jelasnya.
Faisyal menekankan bahwa permintaannya bukan untuk menyudutkan pihak mana pun, melainkan sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah.
"Ini murni bagian dari pengawasan kami sebagai perwakilan rakyat agar pengelolaan dana berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan kepatuhan regulasi," pungkasnya. (Ads)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel