 |
| Hasil survey tngkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari Pemerintah Kota Bekasi pada bidang pendidikan. |
“Terutama pada sektor pendidikan sampai 76 persen, masa bisa sampai di atas 50 persen. Maka pemerintah daerah memang harus banyak mendengar keluhan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (20/6/2025).
Yenny mempertanyakan klaim kepuasan publik tersebut dengan menyoroti persoalan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SD dan SMP yang dinilai belum sesuai harapan. Padahal, menurutnya, pendidikan dasar merupakan program wajib belajar yang seharusnya memastikan tidak ada anak yang putus sekolah.
“Masih banyak keluhan dari masyarakat terkait manajemen sekolah dan fasilitas pendukung pembelajaran. Beberapa sekolah masih dalam kondisi kurang memadai,” kata politisi Partai Solildaritas Indonesia ini.
Ia menegaskan, meski ada peningkatan di beberapa sektor, masalah pendidikan harus menjadi prioritas utama. Yenny mendorong pemerintah kota untuk lebih serius menangani keluhan masyarakat, terutama terkait akses dan kualitas pendidikan.
"Kami mengharapkan evaluasi mendalam agar kebijakan ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Sehingga angka 76 persen kepuasan pada sektor pendidikan benar-benar realistis," pungkasnya.
Di sisi lain, Yenny mengapresiasi penanganan masalah banjir oleh Pemerintah Kota Bekasi yang dilakukan belum lama setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.
“Untuk penanganan banjir saya apresiasi ya, meski waktu itu Wali Kota dan Wakil baru dilantik tetapi action untuk penanganan banjirnya bagus dan cepat,” sambungnya.
Sebelumnya, Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus) menyatakan bahwa 72% responden merasa puas dengan kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam 100 hari pertama memimpin. (Gud)