 |
| Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. |
Nurhadi
mengingatkan agar BGN belajar dari kasus korupsi pengadaan laptop senilai Rp9,9
miliar di Kemendikbudristek pada 2019–2022. Menurutnya, pengelolaan anggaran
yang tidak akuntabel dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat
pertumbuhan ekonomi.
"Anggaran
sebesar ini harus dikelola dengan sistem yang ketat. Transparansi dan akuntabilitas
mutlak diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan," tegas politikus
Fraksi Partai NasDem dari Dapil Jawa Timur VI itu di Gedung DPR, Rabu
(11/6/2025).
Menyoroti risiko
konflik kepentingan dalam pelaksanaan MBG, Nurhadi mendorong DPR membentuk tim
pengawasan khusus. Ia memperingatkan agar anggaran besar ini tidak
disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
"Jangan
sampai dana BGN jadi ajang ‘berebut keuntungan’. DPR harus turun tangan mengawasi,"
tegasnya.
Selain itu, ia
meminta BGN mengevaluasi kinerja Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)
yang terlibat dalam MBG, menyusul keluhan masyarakat tentang petugas yang
kurang kooperatif.
Berdasarkan
dokumen KEM-PPKF 2026, BGN kini menempati posisi pertama anggaran terbesar, menggeser
Kementerian Pertahanan. Pemerintah menegaskan komitmennya pada program
prioritas, namun pengawasan ketat diperlukan agar manfaat anggaran benar-benar
sampai ke masyarakat. (ssb/aha)
Berikut 10 K/L dengan alokasi tertinggi:
- 1. BGN: Rp217,86 triliun
- 2. Kementerian Pertahanan: Rp167,4 triliun
- 3. Polri: Rp109,67 triliun
- 4. Kementerian Kesehatan: Rp104,35 triliun
- 5. Kementerian Sosial: Rp76,04 triliun