 |
| Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, memberikan keterangan kepada awak media. |
Prakata.com – Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui evaluasi menyeluruh. Langkah ini diambil sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memastikan seluruh BUMN memiliki visi dan misi yang selaras dengan pembangunan nasional.
Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya melibatkan Danantara, tetapi juga bekerja sama dengan konsultan dalam dan luar negeri.
Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi, kepatutan, komitmen, serta karakter para pelaku BUMN. Pernyataan ini disampaikan usai acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2025).
Rosan juga mengungkapkan bahwa saat ini sebanyak 844 BUMN telah bergabung di bawah Danantara. Ia menegaskan bahwa kehadiran Danantara merupakan implementasi Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan prinsip ekonomi kekeluargaan.
"Perekonomian Indonesia dibangun secara terencana, bukan sekadar mengikuti mekanisme pasar. Meski menghormati pasar, pemerintah memiliki hak untuk intervensi jika diperlukan demi kepentingan nasional," tegasnya.
Di tengah ketegangan geopolitik dan geoekonomi global, Rosan menyebut kehadiran Danantara sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
Ia menekankan pentingnya membangun sinergi menuju Indonesia Incorporated dengan berpegang pada tiga pilar utama: karakter, kompetensi, dan komitmen.
"Semoga Danantara dan BUMN dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia serta kesejahteraan seluruh rakyat," pungkasnya. (zen)