 |
| Nota Kesepakatan RPJMD Kota Bandung 2025–2029 oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bersama Wakil Wali Kota Erwin, Ketua DPRD, dan tiga wakil ketua DPRD. |
Prakata.com - DPRD Kota Bandung mengadakan Rapat Paripurna dengan tiga agenda utama di Ruang Rapat Paripurna, Jalan Sukabumi No. 30. Pertama, pengesahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Penyelenggaraan Reklame. Laporan terkait disampaikan secara tertulis oleh Pansus 2 dan Pansus 3.
Agenda kedua adalah penandatanganan Nota Kesepakatan RPJMD Kota Bandung 2025–2029 oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bersama Wakil Wali Kota Erwin, Ketua DPRD, dan tiga wakil ketua DPRD.
Kepala Bappelitbang, Anton, menegaskan bahwa RPJMD merupakan turunan visi-misi kepala daerah yang harus selaras dengan rencana nasional dan provinsi. Dokumen ini juga menjadi komitmen penyelesaian pembangunan dalam enam bulan pasca-pelantikan.
Nota Kesepakatan tersebut merujuk pada RPJMN, RPJMD Jabar, RPJP Kota Bandung, dan RTRW, dengan fokus pada pembangunan yang berkeadilan, partisipatif, dan berpusat pada masyarakat.
Agenda ketiga adalah penetapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD terhadap RKPD Kota Bandung 2026, yang disampaikan secara tertulis oleh Sekretaris DPRD.
Wali Kota Farhan mengapresiasi DPRD atas pengesahan dua Raperda, menyebutnya sebagai langkah strategis dalam memperkuat nilai kebangsaan dan penataan kota. Ia menekankan pentingnya RPJMD sebagai panduan mewujudkan "Bandung Utama"—kota yang unggul, terbuka, dan berkeadaban.
Farhan juga menyoroti ketimpangan ekonomi (gini rasio 0,46) yang perlu diatasi melalui pembangunan merata dan peningkatan kesejahteraan.
"Kami siap bersinergi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif," tegasnya. (ziz/rtm)