 |
| Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal. |
Prakata.com - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk menutup situs web dan akun media sosial pemerintah yang sudah tidak aktif.
Menurut anggota komisi yang membidangi komunikasi dan
informatika tersebut, langkah Kemenkomdigi yang bertujuan untuk mencegah
penyalahgunaan praktik judi daring atau online (judol) dinilai dapat
menurunkan potensi praktik judol, dan meningkatkan keamanan siber nasional.
"Kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam
melindungi aset digital negara, dan data publik dari ancaman kejahatan siber.
Ini momentum baik untuk mempercepat transformasi digital yang aman dan
berintegritas," kata Rizal dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/3/2025).
Selain itu, dia mengatakan bahwa kebijakan tersebut
merupakan langkah konkret pemerintah dalam memerangi praktik judol, terlebih
saat ini banyak pelaku judol yang kerap memanfaatkan celah keamanan siber
melalui situs web yang tidak aktif.
"Kami di Panja Judol telah melihat langsung bagaimana
situs web pemerintah yang tidak aktif disalahgunakan oleh pelaku judol. Langkah
Kemenkomdigi ini sangat tepat dan perlu didukung penuh," kata anggota
Panitia Kerja (Panja) Judol tersebut.
Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa Kemenkomdigi perlu
memetakan jumlah situs web yang tidak aktif, dan menganalisis
ketidakaktifannya. Misalnya, karena anggaran, sumber daya manusia terbatas atau
kurang mumpuni, hingga faktor lainnya.
"Saya kira Kemenkomdigi harus mencari tahu sebelum
melakukan penonaktifan situs pemerintah," katanya.
Bila masalah ketidakaktifan situs web atau akun medsos
pemerintah disebabkan anggaran yang terbatas, dia menyarankan perlunya alokasi
dana khusus untuk pemeliharaan situs web maupun sistem keamanan sibernya.
Wakil rakyat ini mendorong adanya peningkatan kemampuan SDM
melalui pelatihan yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi maupun pelaku
industri.
Ia mengatakan bahwa Kemenkomdigi perlu memantau secara rutin
keaktifan dan keamanan situs web pemerintah, bahkan memberikan apresiasi bagi
instansi yang inovatif hingga sanksi tegas bagi yang lalai.
"Komisi I DPR RI siap mendukung melalui fungsi anggaran
dan pengawasan untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara
berkelanjutan," ujarnya.
Akan tetapi, dia mengutarakan bahwa langkah-langkah
Kemenkomdigi tersebut tetap perlu diikuti dengan konsolidasi layanan digital
pemerintah.
Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh instansi pemerintah
untuk memanfaatkan momentum saat ini untuk mengevaluasi secara mandiri.
"Ini adalah titik awal untuk memperkuat infrastruktur
digital, meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi, dan mengoptimalkan
anggaran TI secara tepat sasaran," jelasnya.
Dalam keterangannya, dia mengingatkan agar migrasi konten
penting dilakukan untuk menunjang langkah Kemenkomdigi tersebut, yakni dari
situs web yang tidak aktif ke platform terpusat yang lebih modern dan terjamin
keamanannya.