 |
| Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, memberikan keterangan kepada awak media di Semarang, Selasa (31/12/2024). |
Prakata.com - Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pihaknya melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jateng. Ini merupakan kali ketiga setelah sebelumnya Jabar dan Lampung, untuk membahas program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan.
“Karena itu tidak mungkin hanya pusat tapi dibutuhkan satu
visi, satu misi, karena kita satu tim, pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota harus sama semangatnya. Tujuan kita swasembada pangan
secepat-cepatnya dalam artian luas. Yaitu, ada gula, garam, jagung, beras dan
lain-lain,” kata Zulhas, sapaannya di Semarang, Selasa (31/12/2024).
Menurutnya, ada dua hal yang dilakukan, yaitu optimalisasi
yang ada. Jateng terkenal dengan lumbung pangan, maka optimalisasinya antara
lain irigasi. Pihaknya meminta lahan-lahan tadah hujan atau yang tidak ada
irigasinya segera dilaporkan walaupun pihaknya sudah punya data di PU, tapi ini
diharapkan lebih detail, lebih tepat, dan lebih cepat.
“Ada hampir 30-40 persen Jateng yang tidak irigasinya.
Kedua, tidak bisa dibangun irigasi karena tidak ada bendungannya. Nah itu bisa
dengan pompa. Pompanisasi, cepat dilaporkan,” tuturnya.
Perihal pupuk, kata mantan Menteri Perdagangan ini, pihaknya
sudah memangkas aturannya biar tidak mengular lagi. Selain juga
disediakan dashboard untuk memonitor. Dengan begitu, kalau
dulu peraturannya banyak seperti melalui SK Bupati, SK Gubernur, SK Mendag,
atau macam macam lagi, sekarang langsung dari Menteri Pertanian tunjuk penerima
pupuk. Gerakan cepat itu bisa langsung ke gapoktan, kios, pengecer, atau
distributor.
Selanjutnya soal penyuluh, Zulhas menyatakan, penyuluh akan
jadi kunci. Diketahui, penyuluh tidak hanya padi tapi holtikultura, dan
lainnya. Untuk mendukung semangat para petani, pemerintah akan membeli hasil
pertaniannya.
“Kemarin Rapat dipimpin Presiden langsung bersejarah. Kenapa
bersejarah? Karena diputus bapak Presiden berapapun hasil pertanian padi dan
jagung, baru dua produk, yang tidak diserap pasar, maka akan dibeli seluruhnya
oleh pemerintah melalui bulog. Harga sudah disesuaikan,” ujarnya.
Misalnya, terang Zulhas, harga gabah Rp6 ribu per kg jadi
Rp6.500. Ada juga harga jagung Rp5 ribu jadi Rp5.500 per kg. Produk yang tidak
diserap pasar akan dibeli pemerintah. Nanti tentu kerja sama dengan pabrik padi
yang ada di daerah.
“Presiden memerintah menteri-menterinya jangan cengeng,
jangan punya mental minderan, jangan pesimis. Presiden memerintah
menteri-menterinya semangat dulu, yakin dulu, kerja keras dulu, coba dulu,”
tegasnya.
Zulhas juga mengatakan, mulai 2025, pemerintah tidak akan
melakukan impor beras, gula untuk konsumsi, jagung untuk pakan ternak, dan
garam.
“Jadi di empat bidang ini, para petani, para pengusaha
silakan lomba berusaha. Insyaallah bagus harganya. Besok mudah mudahan tahun
2025 sudah tidak impor lagi. Minimal kita tidak impor lagi empat macam yang
saya sebutkan,” jelasnya.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT),
Yandri Susanto mengatakan untuk turut serta menyukseskan program swasembada
pangan, anggaran untuk dana desa pada 2025 Rp70 triliun. Dari jumlah tersebut
20 persennya wajib untuk ketahanan pangan.
“Sebanyak 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan. Kita
matangkan dengan modul. Kami mohon bupati dan camat se-Jateng, 2025 fokus
ketahanan pangan,” kata Yandri. (ak/ul/jiz)