 |
| Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini. |
“Fraksi PKS, Indonesia, dan sejumlah negara lain merasa
sangat kecewa dengan sikap AS yang menolak keanggotaan penuh Palestina di PBB,”
ungkap Jazuli dalam pernyataan pers yang diterima pada hari Sabtu (20/4/2024).
Jazuli berpendapat bahwa pengakuan terhadap Palestina
sebagai anggota PBB dapat menjadi dasar untuk menciptakan perdamaian antara
Palestina dan Israel, yang didukung oleh AS.
Namun, veto AS ini, menurut anggota Komisi I DPR RI, justru
menjauhkan upaya menciptakan dunia baru yang adil, damai, aman, dan tenteram.
“Dengan sikapnya ini, AS jelas tidak mendukung perdamaian
berdasarkan solusi dua negara yang selama ini mereka usung,” ujarnya.
Di sisi lain, dia menghargai sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Jazuli berharap Indonesia dan negara-negara anggota PBB lainnya akan terus berusaha mengajukan dan merekomendasikan proposal.
Dengan upaya diplomasi dan lobi yang konsisten, dia yakin
konflik di Palestina dapat diakhiri dan impian perdamaian dunia dapat terwujud.
“Hentikan agresi, hentikan penjajahan, hentikan kekejaman
yang selama enam bulan ini telah merenggut lebih dari 33.000 jiwa penduduk
Palestina, dua pertiga di antaranya adalah anak-anak, perempuan, dan orang tua.
Kita tidak ingin lagi ada tragedi kemanusiaan di Palestina,” pungkas Jazuli.
Amerika Serikat pada hari Kamis (18/4) memveto rancangan resolusi Dewan
Keamanan PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Dewan yang terdiri atas 15 anggota itu mengadakan pertemuan di New York untuk
melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang diajukan Aljazair
yang merekomendasikan penerimaan negara Palestina untuk keanggotaannya di PBB. Keanggotaan itu diblokir dengan 12 suara dukungan dan dua abstain, termasuk
Inggris dan Swiss.
Sebelum pemungutan suara, utusan Aljazair untuk PBB Amar Bendjama mengatakan
bahwa sudah saatnya bagi Palestina untuk mengambil tempatnya yang layak di
antara komunitas bangsa-bangsa, dan mengupayakan keanggotaan di PBB merupakan
ekspresi mendasar dari penentuan nasib sendiri oleh Palestina.
"Hari ini seruan sejarah kembali bergema. Dan merupakan kehormatan bagi
saya untuk mengajukan rekomendasi ke Dewan untuk mengakui negara Palestina
sebagai anggota penuh PBB. Ini adalah langkah penting untuk memperbaiki
ketidakadilan yang sudah berlangsung lama," kata Bendjama mendesak
setiap anggota untuk mendukung resolusi tersebut.
Palestina diterima sebagai negara pengamat di Majelis Umum PBB pada tahun 2012
sehingga memungkinkan utusannya untuk berpartisipasi dalam perdebatan dan
organisasi-organisasi PBB, tetapi tidak berhak melakukan pemungutan suara.
Sejumlah negara diterima menjadi anggota PBB melalui keputusan Majelis Umum
atas rekomendasi Dewan Keamanan, menurut Piagam PBB.