 |
| Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh. |
PRAKATA.COM - Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, mengumumkan pengunduran dirinya pada hari ini, Senin (26/2/2024). Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk membuka jalan bagi pembentukan konsensus yang lebih luas di antara rakyat Palestina terkait dengan struktur politik pasca-konflik dengan Israel dan kelompok Hamas di Gaza.
Di tengah tekanan yang meningkat dari Amerika Serikat terhadap Presiden Mahmoud Abbas untuk melakukan reformasi dalam Otoritas Palestina, pengunduran diri Shtayyeh muncul sebagai bagian dari inisiatif global yang lebih besar untuk mengakhiri pertempuran di Gaza dan membangun kembali tatanan politik di wilayah tersebut.
Meskipun pengunduran diri Shtayyeh masih menunggu persetujuan dari Abbas, ada kemungkinan bahwa ia akan diminta untuk tetap bertugas sebagai pemimpin sementara hingga penunjukan pengganti yang permanen.
Shtayyeh, yang merupakan seorang akademisi di bidang ekonomi dan telah menjabat sejak tahun 2019, menekankan dalam pernyataannya bahwa fase berikutnya harus memperhitungkan kondisi terkini di Gaza, yang telah porak-poranda akibat konflik berkepanjangan selama hampir lima bulan.
Menurutnya, fase mendatang memerlukan sebuah sistem pemerintahan dan politik baru yang sesuai dengan situasi di Gaza, dialog untuk persatuan nasional, serta konsensus yang mendesak di antara warga Palestina.
Lebih lanjut, ia menyerukan perluasan wewenang Otoritas Palestina untuk mencakup seluruh wilayah Palestina.
Otoritas Palestina, yang didirikan tiga dekade lalu berdasarkan kesepakatan perdamaian Oslo, memiliki kontrol terbatas di beberapa bagian Tepi Barat yang diduduki, namun kehilangan pengaruhnya di Gaza setelah konflik dengan Hamas pada tahun 2007.
Fatah, kelompok yang menguasai Otoritas Palestina, dan Hamas, telah berupaya mencapai kesepakatan tentang pemerintahan bersama dan dijadwalkan untuk bertemu di Moskow pada hari Rabu mendatang. Seorang pejabat tinggi Hamas menyatakan bahwa langkah ini harus diikuti dengan kesepakatan yang lebih inklusif terkait pemerintahan Palestina.
Sami Abu Zuhri, pejabat senior Hamas, menyampaikan bahwa pengunduran diri pemerintahan Shtayyeh hanya akan bermakna jika dilakukan dalam kerangka kesepakatan nasional tentang pengaturan untuk tahap selanjutnya.
Israel, yang telah berkomitmen untuk mengeliminasi Hamas, menyatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Otoritas Palestina mengambil alih pemerintahan di Gaza pasca-konflik, yang meletus setelah serangan oleh Hamas pada 7 Oktober terhadap wilayah selatan Israel, menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan warga asing, berdasarkan data dari Israel.
Sementara itu, otoritas kesehatan Palestina melaporkan bahwa hampir 30.000 warga Palestina telah kehilangan nyawa dalam pertempuran di Gaza, dengan hampir seluruh populasi terpaksa meninggalkan rumah mereka. (Zen)
Ikuti Berita Terbaru di Google News