PRAKATA.COM - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang bekerja sama dengan kader PKK dan Sanitarian Puskesmas untuk mengontrol makanan yang terkontaminasi boraks, formalin, dan pewarna tekstil. Melalui program Gumregah, kader PKK diberi pelatihan untuk melakukan tes cepat (rapid test) pada makanan khas, seperti mi atau bakso, yang diduga mengandung zat berbahaya.
Kepala BBPOM di Semarang Lintang Purba Jaya menyatakan, program Gumregah (Mendorong UMKM Bebas dari Bahan Berbahaya) dimulai sejak 2023. Layanan ini awalnya di Kota Semarang dan Magelang, dan akan diperluas ke daerah lain.
"Tahun ini, akan kami laksanakan di Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Magelang, tetap kami lakukan intervensi. Yang mencolok di Kota Semarang, berhasil membuat 16 kecamatan, memastikan makanan mi dan bakso itu aman," kata Lintang, saat perayaan HUT ke-23 BBPOM, di kantornya, Jl Sukun Raya No 41, Banyumanik, Jumat (2/2/2024).
Menurutnya, keterlibatan kader PKK sangat penting dan efektif. Sebab, mereka mengenal wilayahnya, dan bersemangat untuk menjaga kesehatan keluarga, melalui makanan yang dibeli dari UMKM.
Lintang mengatakan, makanan adalah faktor untuk menjaga kesehatan. Dari makanan yang sehat, bisa membuat tubuh sehat. Selain kader PKK, keterlibatan sanitarian Puskesmas juga dilakukan. Ini untuk menilai kebersihan tempat usaha makanan para penjual.
"Kalau nanti terdapat pangan yang terkontaminasi formalin, boraks, atau pewarna tekstil, akan kami lacak belinya di pasar, atau sumbernya dari mana. Sebaliknya, kalau bebas dari bahan berbahaya, kiosnya akan diberi stiker," jelasnya.
Stiker keamanan pangan yang ditempel di kips atau gerobak, bisa saja dievaluasi atau dicopot. Ini terjadi, ketika penjual kedapatan menggunakan bahan berbahaya, pada tes acak rapid test.
Ia menyebut, rapid test dilakukan secara berkala dan acak. Bisa saja tiga bulan sekali atau enam bulan sekali. "Tidak hanya mi yang berformalin, tapi juga kerupuk. Ini kami luaskan ke wilayah lain," tutup Lintang. (Pd/Ul/Gud)