Suarapena.com, BANDUNG - Walaupun status darurat sampah di Kota Bandung sudah dicabut, namun warga Kecamatan Cinambo tetap menjaga kebiasaan baik dalam mengelola sampah. Mereka menjadi contoh bagi warga lainnya dalam hal ini.
Plt. Camat Cinambo, Hakim Satiadibudhi mengatakan, dari 7.977 kepala keluarga (KK), ada 68,49 persen yang sudah melakukan pemilahan sampah.
"Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, seperti budidaya maggot, patroli malam TPS, sosialisasi, loseda, pemilahan sampah, penjemputan sampah organik, dan bank sampah cinta," kata Hakim di Kantor Kecamatan Cinambo, Kamis (4/1/2024).
Pada bulan Desember 2023, Kecamatan Cinambo menghasilkan sampah sebanyak 47 ton. Dari jumlah itu, sampah anorganik yang dihasilkan sebanyak 1,1 ton. Jenis sampah yang paling banyak adalah plastik, kertas/dus, dan besi/logam.
"Cinambo sudah memiliki 10 lokasi kawasan bebas sampah (KBS) yang tersebar di empat kelurahan, yaitu 2 RW di Kelurahan Sukamulya, 3 RW di Kelurahan Pakemitan, 2 RW di Kelurahan Cisaranten Wetan, dan 3 RW di Kelurahan Babakan Penghulu," jelasnya.
Ia mengaku, meskipun darurat sampah sudah selesai, namun upaya pengelolaan sampah dari sumber tetap dilakukan untuk menciptakan Kota Bandung yang lebih baik.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, pengelolaan sampah di masa lalu yang salah harus menjadi pembelajaran. Harus ada perubahan, bukan dengan cara yang sama.
"Setelah evaluasi, sejak Agustus, 4 bulan kita sudah mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Dari sampah 1.300 yang biasanya diangkut ke TPA Sarimukti, sekarang hanya 934 ton yang diangkut. Ada 400 ton yang bisa kita atasi," ungkap Ema.
Ia menambahkan, keberhasilan itu berkat kerja keras dari berbagai klaster. Sebanyak 109 ton sampah bisa diolah dengan baik, mulai dari klaster pendidikan, tempat ibadah, asosiasi perdagangan, dan perkantoran.
"Klaster ini tetap menjadi tolak ukur kinerja kita. Selain itu, sebanyak 256 ton sampah juga sudah dikelola dengan baik oleh para warga di komplek middle up. Mereka memiliki vendor untuk bekerja sama, sehingga sampah tidak dibuang ke TPA Sarimukti," ujarnya.
Ema menegaskan, pemerintah harus menjadi pelopor dalam memberikan contoh pengolahan sampah kepada masyarakat di lingkungan perkantorannya.
Apalagi, sejak 2 Januari lalu, TPA Sarimukti sudah tidak menerima sampah organik dan anorganik, hanya sampah residu.
"Sekarang tidak ada alasan lagi jika sampah harus diselesaikan di hulu. Tahun 2023 kita sudah memberikan dukungan sarana prasarana, semoga terus berlanjut ke tahun 2024. Kita budayakan penanganan sampah dengan metode Kang Empos," jelasnya.
Saat ini, ada 20 persen kelurahan di Kota Bandung yang sudah mendapatkan ember dan karung, serta dukungan anggaran untuk membuat hanggar maggot.
"Kita sudah membuat 175 tempat maggot di Gedebage. Targetnya setiap kelurahan bisa mengolah 1 ton sampah organik per hari. Modal utamanya harus ada kesadaran dari diri kita. Jangan bosan untuk terus mengedukasi masyarakat," tuturnya.
Menurut Ema, jika warga sudah mengolah sampah di hulu dengan baik, maka tidak perlu membayar retribusi sampah kepada pemerintah.
"Biaya operasional untuk sampah itu anggarannya Rp80 miliar, tapi dari hasil retribusi hanya dapat 30 persen. Jika sampah sudah diolah di hulu dengan baik, biaya operasional kita juga pasti berkurang. Jadi dananya bisa dialihkan ke kebutuhan lain,” jelasnya.
Untuk lebih menyelesaikan masalah sampah, Pemerintah Kota Bandung juga membangun beberapa tempat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
"Salah satunya yang sedang dikerjakan di Tegallega. Targetnya Juni sudah bisa beroperasi," tambah Ema. (din)