%20Vishnu%20Juwono.jpg) |
| Pengamat politik kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono |
PRAKATA.COM - Vishnu Juwono, pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), menekankan pentingnya para capres untuk membahas secara detail program antikorupsi mereka dalam debat pertama. Debat ini, yang dijadwalkan pada 12 Desember 2023, akan berfokus pada hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Mengingat meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, Vishnu menyoroti ekspektasi publik yang tinggi terhadap program antikorupsi dari tiga calon presiden. Menurut analisis Vishnu, visi dan misi yang telah disampaikan oleh ketiga kandidat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan publik, cenderung memberikan jaminan yang normatif tanpa menyajikan langkah-langkah spesifik dalam program antikorupsi mereka.
Meski mereka berjanji untuk melindungi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Vishnu mencatat bahwa mereka belum secara eksplisit menyatakan apakah mereka akan merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini penting, mengingat kredibilitas KPK saat ini sedang menurun, terutama dengan penunjukan Firli Bahuri sebagai tersangka baru-baru ini.
Vishnu, yang merupakan lulusan doktor dari London School of Economics (LSE), juga mencatat bahwa visi dan misi ketiga capres kurang dalam memastikan pemilihan pimpinan KPK yang kredibel, serta kurangnya kejelasan dalam memperbaiki koordinasi dan keselarasan antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam menangani kasus korupsi.
Dia juga menyoroti pertanyaan penting dalam visi dan misi para capres tentang sektor prioritas untuk pemberantasan korupsi, seperti sumber daya alam, sektor keuangan, persenjataan, infrastruktur, atau sektor lain yang dianggap harus menjadi fokus utama.
Vishnu menekankan bahwa debat pertama ini sangat penting untuk mengungkapkan kepada publik program pemberantasan korupsi yang lebih detail, konkret, dan realistis dari ketiga kandidat. Dia menunjukkan bahwa pengalaman pemerintahan Presiden RI Joko Widodo menunjukkan bahwa fokus utama pada pencegahan korupsi tidak memberikan hasil yang memuaskan, terbukti dengan 8 menteri atau wakil menteri yang diduga atau terjerat kasus korupsi.
Dengan meningkatnya urgensi pemberantasan korupsi, Vishnu mengatakan bahwa publik ingin mendengar solusi yang konkret dan terperinci dari tiga calon presiden: Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.
Vishnu mengajak semua pihak untuk mengikuti debat ini secara cermat, karena argumen yang tajam dalam debat pertama ini dapat menjadi tolak ukur bagi publik dalam menilai komitmen nyata dari calon presiden terkait dengan pemberantasan korupsi, suatu isu yang sangat sentral dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. (gud/ant)