 |
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat |
“Perayaan Hari Ibu 2023 harus menjadi titik balik untuk mengakui bahwa perempuan memiliki kekuatan inheren, dan karenanya, keterlibatan mereka dalam pembangunan bangsa adalah suatu keharusan,” kata Lestari Moerdijat, Anggota Komisi X DPR RI, dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Ibu Tahun 2023 di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta, pada Kamis (21/12/2023).
Dalam pernyataannya yang diterima oleh Parlementaria, Rerie, seperti dia biasa dipanggil, berpendapat bahwa perlu ada upaya untuk mengubah cara berpikir bangsa agar perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam membangun peradaban bangsa. Menurutnya, peringatan Hari Ibu harus menjadi momen untuk merayakan pencapaian perempuan dan mendefinisikan kembali peran mereka dalam pembangunan bangsa.
Rerie mengungkapkan bahwa perempuan Nusantara, menurut catatan Portugis, memiliki keunggulan intelektual dan moral yang memungkinkan mereka menjaga kerukunan dan perdamaian, menjadi diplomat antar-kesultanan, mengelola institusi perwakilan, dan menjalankan tugas pemerintahan.
Ratu Kalinyamat, menurutnya, adalah salah satu tokoh penting pada abad XVI yang mampu memimpin dalam bidang pertahanan, kebudayaan, dan pembangunan, sehingga Jepara mencapai puncak kejayaan. Kepemimpinan Ratu Jepara yang mengagumkan itu, katanya, dapat diringkas dalam satu frasa mendalam: Rainha de Japara, Senhora poderosa, e rica.
Ratu Jepara, perempuan sakti dan kaya raya. Sakti merujuk pada pengetahuan mendalam dan kesederhanaan yang ditampilkan oleh Ratu Kalinyamat. Perjuangan Ratu Kalinyamat, katanya, menjadi inspirasi dan bukti bahwa perempuan adalah motor penggerak dan peletak pemikiran tentang cinta Tanah Air yang tampak dalam penolakan terhadap semua bentuk kolonialisme.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga menyampaikan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Ratu Kalinyamat menegaskan pengakuan bangsa dan negara atas peran perempuan yang pernah mengalami distorsi narasi dalam sejarah yang mendiskreditkan peran dan kepemimpinan mereka hingga mengalami subordinasi sistemik yang melekat dalam budaya.
Jauh sebelum perempuan mengalami pelemahan dalam struktur sosial-budaya, jelas Rerie, rekam jejak kepemimpinan dan peran perempuan Nusantara telah ada sejak abad VII hingga abad XVII, seperti Ratu Shima dari Kerajaan Kalingga (abad VII), Ken Dedes (XII), Gayatri Rajapatni (XIII), Tribuana Tunggadewi (XIV), Dyah Pitaloka Citraresmi (XIV), dan Nyai Gede Pinatih (XVI).
Dia menyampaikan bahwa perempuan Nusantara memiliki sejarah yang melekat dengan peran penting dalam sebuah tatanan budaya. Mengutip Qismullah Yusuf dalam 21 Wanita Perkasa Yang Ditempa oleh Budaya Aceh (2021), Ririe menyayangkan bahwa perempuan pada dasarnya diperkuat dan dilemahkan oleh budaya.
Catatan perjuangan perempuan setelah abad XVI, menurutnya, berfokus pada pilar pertahanan-keamanan, pengembangan karya intelektual budaya, tatanan sosial kemasyarakatan, dan perhatian menyeluruh dalam dinamika pembangunan. Ironisnya, tambah Rerie, dalam perkembangan sejarah, perempuan terjebak dalam subordinasi budaya, menjadi subyek yang terkait dengan urusan domestik dan privat, dan memiliki ruang terbatas dalam dinamika publik sepanjang abad XVII hingga abad XX.
Oleh karena itu, dia mendukung dan mendorong prinsip kesetaraan yang telah ada jauh sebelum kolonialisme, di mana perempuan dan laki-laki mampu berperan dalam ranah privat dan publik sesuai dengan kapabilitas yang mereka miliki.
Menutup pernyataannya, Legislator Partai NasDem dari Dapil Jawa Tengah II itu menegaskan bahwa penetapan Hari Ibu pada Kongres Perempuan III di Bandung pada 23-27 Juli 1938, harus menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa. Peringatan ini adalah penegasan mengenai pergerakan dan perjuangan perempuan yang tercatat dalam sejarah. (ts/aha)