 |
| Guspardi Gaus |
PRAKATA.COM - Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR RI, merasa prihatin dengan berita tentang dugaan kebocoran data dari situs KPU yang berdampak pada bocornya 204 juta data DPT. Ia berpendapat bahwa insiden ini harus menjadi momentum bagi KPU untuk melakukan introspeksi dan perbaikan.
“Jika dugaan kebocoran data ini benar, hal ini sangat mengkhawatirkan. Jika sistem IT KPU dapat diretas dan data DPT dicuri, maka integritas hasil pemilu berpotensi terancam,” ungkap Guspardi dalam pernyataannya yang dikutip oleh Parlementaria pada Jumat (1/12/2023).
Politisi dari Fraksi PAN ini merasa bingung bagaimana data pribadi yang seharusnya rahasia dan berharga bisa bocor di dunia maya, terlebih data DPT yang sangat sensitif. Ia menuntut KPU untuk memiliki mekanisme pencegahan yang kuat dalam melindungi data pemilih, termasuk metode yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan data tersebut.
“Peristiwa peretasan ini tidak boleh menimbulkan perdebatan di masyarakat dan merusak kredibilitas KPU. Sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan pemilu, KPU harus memastikan data pemilih terlindungi dengan baik dan tidak bisa diretas oleh siapa pun. KPU harus melakukan penyelidikan secara teliti dan mengumumkan hasilnya kepada publik secara terbuka dan transparan,” tegas Guspardi.
Sebelumnya, pada Rabu (29/11), KPU RI telah bekerja sama dengan tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menyelidiki laporan terkait dugaan kebocoran data Pemilu 2024 di situs kpu.go.id. (gud/we/aha)
“Jika dugaan kebocoran data ini benar, hal ini sangat mengkhawatirkan. Jika sistem IT KPU dapat diretas dan data DPT dicuri, maka integritas hasil pemilu berpotensi terancam,” ungkap Guspardi dalam pernyataannya yang dikutip oleh Parlementaria pada Jumat (1/12/2023).
Politisi dari Fraksi PAN ini merasa bingung bagaimana data pribadi yang seharusnya rahasia dan berharga bisa bocor di dunia maya, terlebih data DPT yang sangat sensitif. Ia menuntut KPU untuk memiliki mekanisme pencegahan yang kuat dalam melindungi data pemilih, termasuk metode yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan data tersebut.
“Peristiwa peretasan ini tidak boleh menimbulkan perdebatan di masyarakat dan merusak kredibilitas KPU. Sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan pemilu, KPU harus memastikan data pemilih terlindungi dengan baik dan tidak bisa diretas oleh siapa pun. KPU harus melakukan penyelidikan secara teliti dan mengumumkan hasilnya kepada publik secara terbuka dan transparan,” tegas Guspardi.
Sebelumnya, pada Rabu (29/11), KPU RI telah bekerja sama dengan tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menyelidiki laporan terkait dugaan kebocoran data Pemilu 2024 di situs kpu.go.id. (gud/we/aha)