 |
| Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute |
PRAKATA.COM - Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute, menekankan peran penting KPU RI dan panelis dalam menjadikan Debat Pilpres 2024 lebih menarik dan tidak membosankan. Menurutnya, salah satu faktor yang akan menjadikan debat capres lebih hidup, terutama dari sisi hak asasi manusia (HAM), adalah keterlibatan aktif KPU dan panelis.
Halili, dalam pernyataannya di Menteng, Jakarta, Minggu, menyerukan kepada KPU dan panelis untuk tidak menghindari diskusi tentang HAM, meskipun ada kemungkinan akan memojokkan beberapa pasangan calon presiden dan wakil presiden. “Diskusi ini harus transparan dan terbuka di ruang publik. Tidak ada yang perlu disembunyikan dalam isu hak asasi manusia,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa KPU dan panelis debat seharusnya tidak menghindari diskusi HAM dalam debat perdana yang dijadwalkan pada 12 Desember. “Jika KPU dan panelis cenderung melihat isu HAM sebagai sesuatu yang memojokkan kandidat, debat akan menjadi membosankan dan normatif, dan publik tidak akan mendapatkan apa-apa dari debat tersebut,” katanya.
Halili juga mengingatkan bahwa hak asasi manusia setiap warga negara dijamin dalam konstitusi, sehingga mendiskusikannya dalam debat adalah tugas penyelenggara Pemilu dan ketiga pasangan capres-cawapres.
KPU telah mengumumkan 11 panelis untuk debat perdana calon presiden dan wakil presiden yang dijadwalkan berlangsung di Kantor KPU, Jakarta, pada Selasa (12/12). Panelis tersebut termasuk Mada Sukmajati (pakar ilmu politik UGM), Rudi Rohi (pakar ilmu politik Undana), Lita Tyesta (ahli hukum tata negara Undip), dan Khairul Fahmi (pakar hukum Unand), serta beberapa pakar lainnya. Ketua Komnas HAM periode 2017-2020, Ahmad Taufan Damanik, juga dijadikan panelis. (gud/ant)