%20DPR%20RI.jpeg)
PRAKATA.COM - Parlemen Indonesia melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI terus berupaya memperjuangkan kepentingan nasional, khususnya dalam membela industri sawit dan nikel ore nasional yang menghadapi diskriminasi dari Uni Eropa (UE). Dalam rangka ini, BKSAP DPR RI telah melakukan pertemuan langsung dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mendengar aspirasi mereka.
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang posisi dan perspektif para pelaku industri sawit dan penambang nikel Indonesia, yang nantinya akan disampaikan kepada Parlemen Eropa. Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, mengungkapkan hal ini dalam wawancara dengan Parlementaria setelah pertemuan dengan APNI dan GAPKI di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.
Fadli Zon berharap mendapatkan informasi dan aspirasi langsung dari para pengusaha sawit, petani sawit, dan penambang nikel. Hal ini penting karena Uni Eropa telah melakukan tindakan yang berpotensi merugikan pihak Indonesia, terutama dalam industri kelapa sawit dan nikel. Bahkan, mereka telah mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait dengan proses hilirisasi dan deforestasi yang terkait dengan sawit.
Sebagai langkah selanjutnya, Fadli Zon, yang juga politisi dari Fraksi Partai Gerindra, mengusulkan agar APNI dan GAPKI segera menyediakan dokumen berupa white paper. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih detail tentang permasalahan yang dihadapi oleh industri sawit dan nikel ore.
Dalam waktu dekat, BKSAP DPR RI akan membawa aspirasi yang terkandung dalam white paper tersebut kepada Parlemen Eropa. Fadli Zon berharap bahwa dengan white paper ini, tuduhan UE tentang produk yang diduga mengandung deforestasi pada komoditas unggulan Indonesia dapat dipatahkan. Hal ini sangat penting mengingat tekanan yang diberikan oleh UE terhadap hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa.
Fadli Zon menambahkan, “Kita ingin menyelesaikan masalah ini dengan output nantinya kita mempunyai posisi untuk membela sektor sawit kita dan juga sektor nikel kita di depan Parlemen Eropa. Jadi ini bagian dari perjuangan diplomasi Parlemen.”
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir, Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey, Wakil Sekretaris APNI Rudi Rusmadi dan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. (pun/aha)