PRAKATA.COM - Pemerhati Kebijakan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo menilai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap 1 dan Tahap 2 (zonasi) SMAN/SMKN di Kota/Kab Bekasi masih carut marut.
Ia mengungkapkan, masih ditemukan adanya kecurangan yang terstruktur, sistemik dan masif. Menyulap, dan memanipulasi data calon siswa agar lolos verifikator sekolah tujuan.
Oleh karena itu, Didit Susilo meminta Tim Saber Pungli Provinsi Jabar dan Ombusdman Jakarta Raya, turun ke lapangan melakukan investigasi.
"Kan banyak pengaduan dari masyarakat, itu sistem aplikasi PPDB bisa diselidiki dan uji petik lapangan berbagai modus yang melibatkan Panitia sebagai advisor/verifikator," tegas dia.
Menurutnya, masalah pendidikan yang ada di Kota/Kab Bekasi tak hanya mengenai sistem zonasi PPDB, namun terkait hak memperoleh pendidikan yang layak dan murah.
"Permasalahan kewenangan penanganan tingkat pendidikan nasional tingkat SMA/SMK yang ada di pemerintah provinsi, pasti koordinasi juga sulit," ujarnya.
Ia menegaskan, sistem zonasi pada PPDB, harus dibenahi. Pasalnya, pemerataan kualitas dan kuantitas SMAN/SMKN tidak sebanding dengan daya tampung kelulusan.
Sedangkan peran sekolah swasta masih berkutat pada mahalnya biaya pendidikan dan kualitas, kecuali sekolah swasta elit yang punya pangsa sendiri.
"Di Bekasi masih terjadi ketidakseimbangan rasio antara jumlah sekolah negeri dengan penduduk. Belum lagi adanya perbedaan kualitas antar sekolah negeri yang menimbulkan gengsi sosial, " katanya.
Dengan ditemukannya berbagai modus kecurangan seperti membeli kursi, tiba-tiba ngekos, pindah Kartu Keluarga (KK), menumpang KK saudara atau orang lain yang tidak dikenal.
Didit menyebut data ganda dan indikasi kecurangan yang melibatkan berbagai oknum sudah mengarah pidana pemalsuan dokumen.
"Makanya Saber Pungli Pemprov Jabar dan Ombusdman Jakarta Raya harus melakukan langkah kongkrit, mengumpulkan bukti di lapangan dan melakukan uji petik langsung," tambahnya. (gud)
Ini Modus Kecurangan Sistem PPDB:
1. Manipulasi Data
- Kartu Kelurga bodong/aspal
- Numpang KK dibuat seolah sudah 1 tahun bekerjasama oknum aparat kelurahan/kecamatan.
- Bekerjasama dengan oknum membuat KK gantung (sementara) agar lolos zonasi, jika sudah masuk atau lolos verifikator, dokumen KK kembali seperti semula.
- Membuat domisili dadakan namun dibuat tanggal mundur.
2. Bekerjasama dengan oknum verifikator.
- Memanipulasi di verifikator dengan meloloskan data di sekolah pilihan 1 namun lolos di sekolah pilihan 2.
- Untuk tahap 1 memanipulasi sertifikat prestasi kejuaraan.
- Membuat surat keterangan kondisi tertentu tidak sesuai pekerjaan orang tua.
3. Mengatrol nilai borongan untuk jalur prestasi rapot. SMP tersebut siswanya banyak masuk sekolah favorit tujuan sementara sekolah asal minim prestasi.