 |
| Gedung Unity School Galaxy Kota Bekasi. |
Ketegangan kian terasa setelah akun Instagram resmi Humas
DPRD Kota Bekasi mengunggah pernyataan terkait dugaan perundungan tersebut. Meskipun
unggahan itu segera dihapus, tangkapan layar dari konten tersebut telah
menyebar luas di kalangan orang tua murid dan menjadi perbincangan hangat di
media sosial.
Seorang wali murid berinisial K mengungkapkan bahwa dalam
waktu dua jam setelah diunggah, konten itu ditarik. Namun, masyarakat sudah
lebih dulu mengabadikannya melalui rekam layar dan menyebarluaskan, sehingga
memicu kekhawatiran di kalangan orang tua maupun siswa.
Kekhawatiran itu tidak muncul tanpa alasan. Unity School
tidak hanya menaungi jenjang Sekolah Dasar (SD), yang menjadi lokasi awal
laporan, tetapi juga memiliki jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam satu kompleks yang sama.
"Anak-anak dari jenjang SMP dan SMA turut melihat informasi yang beredar di dunia maya. Mereka bertanya-tanya, apakah sekolah mereka bakal ditutup? Padahal, permasalahan awalnya hanya antara dua murid dan pihak sekolah sudah menyatakan bahwa tidak ada perunduhan berdasarkan hasil investigasi," jelas K, Selasa (18/8/2026).
Wanita berhijab itu juga menambahkan bahwa perhatian publik
semakin besar setelah diketahui pelapor dalam kasus ini memiliki hubungan
keluarga dengan salah satu anggota DPRD Kota Bekasi, yakni Misbahudin, yang
duduk di Komisi IV. Komisi tersebut membidangi urusan pendidikan dan turut terlibat
dalam audiensi dengan pihak sekolah.
Meski demikian, K menekankan pentingnya objektivitas dalam
penanganan kasus semacam ini. Menurutnya, peran anggota legislatif dalam
pengawasan tetap diperlukan, tetapi pernyataan resmi sebaiknya tidak dikeluarkan
sebelum fakta lengkap dan investigasi tuntas dilakukan.
K kembali menegaskan bahwa meskipun unggahan telah dihapus,
penyebaran tangkapan layar tidak dapat dihentikan. Para orang tua lalu
mempertanyakan mengapa narasi pencabutan izin muncul, padahal sekolah telah
menyampaikan hasil pemeriksaannya.
"Yang kami persoalkan bukan hanya isu awal, melainkan
dampak luasnya. Anak-anak turut membaca, orang tua pun resah. Kami meminta DPRD
dan pihak terkait untuk memberikan klarifikasi berdasarkan fakta dan dokumen
yang sah," ujar K.
Hal senada diungkapkan oleh Puput, wali murid lainnya. Ia
berpendapat bahwa konflik antarsiswa sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan
tanpa harus melebar ke ranah institusional yang dapat merugikan banyak pihak.
"Jika anak kita bersalah, kita harus berani meminta
maaf. Jika tidak, kita perlu meluruskan fakta. Jangan sampai anak-anak justru
menjadi korban dari konflik orang dewasa," tegas Puput.
Puput juga berbagi pengalaman pribadi ketika anaknya pernah
menghadapi tuduhan di sekolah. Ia mengakui bahwa informasi yang belum jelas
kebenarannya bisa berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis anak.
Bahkan, ia sempat harus mendampingi putranya saat jam istirahat karena merasa
dikucilkan akibat isu yang beredar di kalangan orang tua.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh orang tua murid
lainnya, Raden Andreas Nandhiwardana. Ia mengingatkan bahwa pernyataan pejabat
publik tentang pendidikan dan anak-anak harus disampaikan secara bijak dan
penuh pertimbangan, agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap lingkungan
sekolah.
"Proses investigasi haruslah menjadi langkah awal
sebelum menarik kesimpulan dan mengomunikasikannya ke publik. Kami yakin Unity
School memiliki rekaman kamera pengawas yang bisa menjadi alat bantu dalam
mengungkap kebenaran," ujar Andreas.
Bagi sebagian besar orang tua, kini yang menjadi perhatian
utama bukan lagi insiden awal, melainkan kemunculan ancaman pencabutan izin
sekolah. Angie, salah satu orang tua murid, mengaku baru menyadari adanya
masalah besar ketika anaknya bertanya tentang kemungkinan sekolahnya ditutup.
"Saya mendapat informasi dari anak saya, yang
mendengarnya dari media sosial dan teman-temannya. Saya kemudian berusaha
mencari tahu duduk permasalahan yang sebenarnya. Jika persoalan sudah
diselesaikan oleh sekolah dan hasil investigasi sudah keluar, mengapa masih ada
wacana penutupan sekolah?" ujar Angie dengan nada heran.
Ia menilai langkah tersebut justru menimbulkan keresahan
yang tidak perlu, terutama bagi para siswa yang tidak terlibat langsung.
Kini, polemik bergeser dari peristiwa dugaan perundungan ke
pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana sebuah kasus yang tidak terbukti
sebagai perundungan bisa berkembang hingga memicu wacana pencabutan izin
sekolah?
Para wali murid berharap semua pihak termasuk DPRD, sekolah,
orang tua, dan Dinas Pendidikan dapat mengutamakan kepentingan anak serta
memastikan setiap tuduhan terkait kekerasan di sekolah didasari oleh bukti yang
kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.