 |
| Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad. |
"Sejalan dengan arahan presiden, kami sepenuhnya mengapresiasi upaya efisiensi ini. Kebijakan tersebut sangat mendesak mengingat situasi perekonomian bangsa kita saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan," ungkap Achmad di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).
Politisi Partai Demokrat itu menekankan bahwa efisiensi harus direalisasikan melalui penataan sumber daya yang komprehensif, mencakup restrukturisasi dan pengurangan skala operasional. Ia optimistis langkah tersebut bakal mendongkrak laba BUMN dan memperluas dampak positif bagi publik.
"Melalui efisiensi, pengefektifan operasi, dan pengawasan yang lebih intensif, saat ini hampir seluruh BUMN kita membukukan keuntungan. Hal ini tentu menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Achmad mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR pada dasarnya mengamini kebijakan efisiensi yang digagas pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ia berharap proses penataan ini melahirkan BUMN yang lebih tangguh, berkarakter integritas, serta mampu memegang amanat pembangunan ekonomi bangsa.
"Komisi VI sepenuhnya mendukung langkah Presiden melalui BP Danantara. Kita berharap ke depan, dari sekitar 1.600 BUMN yang ada, dapat diperkecil menjadi sekitar 300 unit usaha yang benar-benar profesional, kredibel, dan bertanggung jawab terhadap perekonomian negara," terangnya.
Untuk menjamin proses transformasi berjalan di jalur yang benar, Achmad menegaskan bahwa Komisi VI akan mengintensifkan fungsi pengawasan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi penyimpangan, praktik tidak etis, hingga tindak korupsi dalam tata kelola BUMN.
"Kami akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada celah bagi penyelewengan, korupsi, atau pelanggaran lainnya dalam pengelolaan perusahaan negara," tegasnya.
Selain fokus pada penataan internal, Achmad juga mendorong BUMN untuk memperkuat hilirisasi industri, khususnya di sektor komoditas unggulan seperti nikel dan kelapa sawit. Industrialisasi dinilai mampu meningkatkan nilai tambah produk serta memperbesar porsi dividen yang disetorkan ke kas negara.
"Kami berharap efisiensi ini menjadi pintu masuk menuju industrialisasi yang lebih masif. Banyak perusahaan BUMN yang bergerak di sektor nikel dan sawit harus didorong untuk mengembangkan hilirisasinya," ujarnya.
Lebih lanjut, Achmad menilai peningkatan performa BUMN harus berdampak nyata kepada masyarakat, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja yang luas serta upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
"Dengan adanya industrialisasi, kita berharap dividen BUMN meningkat dan pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan rakyat," tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi organisasi tidak boleh mengabaikan aspek ketenagakerjaan. Pemerintah daerah pun diminta turut berperan aktif dalam menampung tenaga kerja agar kebijakan ini tetap berpihak pada pengurangan pengangguran dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
"Meskipun efisiensi berjalan, pemerintah kabupaten dan kota juga wajib membuka ruang bagi penyerapan tenaga kerja. Ini semua demi menekan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan yang menjadi inti dari kebijakan ini," pungkasnya. (zen)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel