 |
| Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Veteriner Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/7/2026). |
Pernyataan tersebut disampaikan politisi yang akrab disapa
Titiek tersebut saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
di Balai Veteriner Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Jumat (3/7/2026). Ia
menilai kesigapan berbagai elemen terkait menjadi faktor penentu dalam menjaga
stabilitas produksi pangan serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah
ancaman dinamika iklim global.
"Komisi IV DPR RI menilai isu perubahan iklim,
khususnya potensi fenomena El Nino, sebagai tantangan serius yang wajib
direspons dengan langkah nyata. Upaya pencegahan harus dilaksanakan secara
kilat, menyeluruh, dan berlandaskan data agar dampaknya terhadap sektor
pertanian dan peternakan bisa diminimalisir," ujar Titiek.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan proyeksi
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah daerah di
Indonesia, tak terkecuali Kalimantan Selatan, diperkirakan mengalami curah
hujan di bawah normal pada puncak musim kemarau tahun ini. Kondisi ini, kata
dia, berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta anjloknya
hasil produksi pertanian dan peternakan, sehingga diperlukan skema antisipasi
yang terukur.
"Kalimantan Selatan memiliki peran vital sebagai
lumbung pangan nasional. Oleh sebab itu, kita wajib memastikan agar guncangan
El Nino tidak mengganggu rantai produksi pangan maupun pasokan yang diperlukan
masyarakat, termasuk untuk mendukung kebutuhan kawasan Ibu Kota
Nusantara," tegasnya.
Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut, strategi
mitigasi di sektor pertanian perlu dipusatkan pada perlindungan produksi
melalui optimalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi, eksploitasi lahan rawa
dan lebak, penyediaan bibit unggul tahan kekeringan, ketersediaan pupuk yang
cukup, serta penguatan penyerapan hasil panen dan cadangan pangan negara.
Seluruh langkah ini, imbuhnya, hanya dapat berjalan efektif melalui kolaborasi
erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN sektor pangan, tenaga
penyuluh, dan para petani.
"Musim kemarau panjang juga meningkatkan potensi stres
panas pada hewan ternak dan kemunculan Penyakit Hewan Menular Strategis serta
zoonosis. Karena itu, peran Balai Veteriner Banjarbaru sebagai laboratorium
acuan regional Kalimantan harus terus ditingkatkan, baik dari aspek sumber daya
manusia, fasilitas laboratorium, maupun pelayanan kesehatan hewan," jelas
Titiek.
Melalui forum tersebut, Titiek menekankan bahwa Komisi IV
DPR RI ingin memperoleh pemetaan komprehensif mengenai kesiapan seluruh
pemangku kepentingan, mencakup sistem peringatan dini, kecukupan sarana
produksi pertanian, pengamanan stok pangan, stabilisasi harga, distribusi
pupuk, pengawasan lalu lintas komoditas dan hewan, hingga kesiapan layanan
veteriner dalam menghadapi lonjakan kasus penyakit hewan.
"Kami ingin memastikan program dan anggaran yang telah
digelontorkan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan. Para petani dan
peternak harus tetap bisa berproduksi, pasokan pangan wajib terjamin, dan
kestabilan harga pangan mesti dipertahankan di tengah tekanan perubahan
iklim," pungkasnya.
Sebagai informasi, Balai Veteriner (Bvet) Banjarbaru yang berfungsi sebagai laboratorium rujukan di Pulau Kalimantan memiliki kedudukan strategis dalam deteksi dini, diagnosis, dan pengujian penyakit hewan melalui pemeriksaan bakteriologi, virologi, dan parasitologi. Keberadaan lembaga ini menjadi benteng utama dalam pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan zoonosis, khususnya pada masa kemarau ekstrem ketika penurunan kualitas pakan dan ketersediaan air meningkatkan risiko penyebaran wabah. (tra/we/rtm)