‎Jangan Berpuas Diri, Fraksi PKS Soroti Realisasi PAD dan Tindak Lanjut Temuan BPK - Prakata.com | Kata-kata Dalam Berita
tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

‎Jangan Berpuas Diri, Fraksi PKS Soroti Realisasi PAD dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, menyampaikan pandangan akhir fraksi terkait LHP BPK RI dalam rapat paripurna.
Prakata.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (23/7/2026). Pada kesempatan tersebut disampaikan Pandangan Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LP2APBD) Tahun Anggaran 2025.
‎Juru bicara Fraksi PKS, Mohammad Kamil, menyampaikan sejumlah catatan kritis meskipun Pemerintah Kota Bekasi berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menurut politisi PKS itu, capaian WTP hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai pencapaian formal semata, melainkan pendorong bagi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
‎"Opini WTP patut diapresiasi, namun pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri. Masih ada sektor krusial yang memerlukan perhatian ekstra, seperti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru sekitar 85 persen, penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK, serapan anggaran di sejumlah perangkat daerah yang masih rendah, serta penggunaan SiLPA yang seharusnya lebih difokuskan pada program-program berdampak langsung bagi warga," tegas Mohammad Kamil di hadapan peserta paripurna.
‎Lebih lanjut, Fraksi PKS mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan intern, menyempurnakan kualitas perencanaan keuangan daerah, dan mempercepat realisasi program-program strategis. Kamil juga menekankan bahwa rekomendasi BPK harus menjadi tolok ukur evaluasi kinerja bagi setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
‎"Hasil pemeriksaan BPK dan evaluasi dalam LP2APBD 2025 semestinya dijadikan fondasi perbaikan dalam penyusunan APBD mendatang. Dengan demikian, alokasi anggaran dapat lebih efektif, tepat guna, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bekasi," ujarnya.
‎Menutup pemaparannya, Mohammad Kamil menyatakan komitmen Fraksi PKS untuk terus menjalankan peran pengawasan secara objektif dan konstruktif. Hal ini guna memastikan pengelolaan APBD Kota Bekasi senantiasa transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
‎"Fraksi PKS berkomitmen mengawal agar setiap rupiah anggaran benar-benar dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi," pungkasnya. (gud)