 |
| Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, menjawab pertanyaan wartawan usai agenda reses di Cimuning, Mustikajaya, Selasa (7/7/2026) malam. |
Menindaklanjuti keresahan yang meluas ini, Anggota Komisi I
DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, menegaskan bahwa pihak legislatif masih
dalam tahap menunggu kajian formal menyangkut realita keuangan daerah.
Pembahasan tersebut dinilai krusial, terlebih isu mengenai adanya defisit
anggaran sedang hangat diperbincangkan di kalangan publik.
"Terkait defisit anggaran, saya memang sempat mendengar
sedikit informasi kemarin. Hanya saja, kami di Badan Anggaran (Banggar) belum
melakukan pembahasan khusus, karena yang baru masuk adalah Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) dari BPK. Nanti apabila pembahasan itu sudah berlangsung,
baru akan kami tanyakan secara mendalam, apakah benar ada defisit atau
tidak," tutur Sarwin usai kegiatan reses di
Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, pada Selasa (7/7/2026)
malam.
Mengenai wacana pengurangan TPP, Sarwin mengakui bahwa
Komisi I DPRD Kota Bekasi sampai saat ini belum menjadwalkan pemanggilan resmi
terhadap dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan. Ia
menuturkan bahwa pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait kebenaran kabar
yang beredar.
"Memang isu ini sudah mulai merebak di tengah
masyarakat dan internal Pemerintah Kota Bekasi. Namun, kami di Komisi I belum
melakukan konfirmasi langsung ke OPD terkait. Rencananya, setelah reses usai,
kami akan mengundang instansi yang bersangkutan untuk mendapatkan penjelasan
dan klarifikasi atas isu yang sedang ramai ini," tambahnya.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan lebih lanjut bahwa agenda Komisi I baru
sebatas membahas permasalahan yang terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP). Hal ini menyebabkan topik TPP belum masuk dalam daftar bahasan
prioritas komisinya.
"Pembahasan kami masih terfokus pada persoalan di
Satpol PP. Jadi, memang untuk perihal TPP ini sendiri belum diagendakan di
Komisi I," jelasnya.
Meskipun demikian, ia memastikan bahwa aspirasi dan
kegelisahan para ASN serta PPPK telah diteruskan kepada pimpinan Komisi I.
Sarwin berharap langkah klarifikasi dapat segera direalisasikan guna
menghentikan spekulasi yang beredar.
"Kami sudah menyampaikan hal ini kepada pimpinan Komisi I agar isu TPP ini segera dicarikan kejelasan. Rencananya, setelah masa reses berakhir, OPD terkait akan kita panggil. Ini penting mengingat keresahan yang dirasakan oleh rekan-rekan PPPK dan ASN yang khawatir terdampak," tandasnya. (gud)