 |
| Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Syahrul Aidi Maazat. |
Menurut Syahrul, posisi diplomasi parlemen sangat krusial dalam upaya membuka lebar pintu investasi asing, memperluas jaringan pasar ekspor, mendorong pembangunan berbasis keberlanjutan, serta menyelaraskan regulasi nasional dengan standar dunia. Di samping itu, ia mengungkapkan bahwa BKSAP secara aktif mengkaji isu-isu kontemporer seperti kecerdasan buatan (AI) dan kesepakatan perdagangan lintas negara, agar Indonesia mampu beradaptasi dan kompetitif di tengah dinamika global yang terus berubah.
Dalam kesempatan tersebut, Syahrul memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan yang dilakukan Surabaya dalam mengembangkan produk-produk ramah lingkungan. Ia menilai inovasi tersebut sangat efektif dalam menekan volume limbah serta sejalan dengan semangat ekonomi hijau (green economy). Menurutnya, langkah ini selaras dengan target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan sangat pantas untuk diperkenalkan ke kancah internasional.
"Ini akan menjadi agenda prioritas yang nantinya kami angkat di berbagai forum global, untuk meyakinkan komunitas internasional bahwa Indonesia sedang serius melangkah menuju pemenuhan 17 poin SDGs tersebut," ujar Syahrul seusai memimpin rangkaian acara BKSAP Day di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (9/7/2026).
Lebih jauh, politisi Fraksi PKS itu menegaskan komitmen BKSAP untuk bertindak sebagai fasilitator bagi pemerintah daerah dalam menjalin kemitraan dengan mitra luar negeri. Melalui mekanisme diplomasi antarparlemen, ia optimistis berbagai kendala birokrasi yang sering menghambat kerja sama lintas negara dapat dituntaskan, sehingga peluang untuk berkolaborasi semakin terbuka lebar.
"Peran kami adalah menjadi jembatan bagi pemda yang tengah menjalin hubungan internasional. Sering kali ada ganjalan birokrasi, baik dari sisi pemerintah pusat kita maupun dari negara mitra. Di sinilah BKSAP hadir untuk menjembatani," tegasnya.
Syahrul juga menyoroti prestasi Surabaya dalam mengelola kemitraan kota kembar (sister city). Dari total 15 kerja sama yang telah dibangun, sebanyak 13 di antaranya masih berjalan aktif hingga saat ini. Ia berharap keberhasilan ini dapat menjadi model bagi daerah lain untuk mengembangkan diplomasi tingkat lokal yang lebih produktif.
"Banyak pelajaran berharga yang bisa diadaptasi dari Surabaya, mulai dari tata kelola lingkungan, pengolahan sampah menjadi energi, pelestarian mangrove, hingga penguatan sister city. Kisah sukses ini akan kami bagikan saat berkunjung ke daerah lain sebagai bentuk inspirasi," ujarnya.
Terakhir, Syahrul menyampaikan bahwa BKSAP bertekad untuk terus mempromosikan Surabaya agar semakin mendunia melalui penguatan jaringan kolaborasi global. Dengan sinergi yang solid antara DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, diplomasi parlemen diharapkan mampu menghasilkan buah nyata berupa lonjakan investasi, perluasan akses pasar bagi UMKM dan industri, kolaborasi riset, serta pertukaran best practice dalam pengelolaan perkotaan.
"Kami siap membuka akses seluas-luasnya bagi Surabaya untuk melangkah ke panggung internasional, menjadi penghubung komunikasi dengan negara-negara sahabat," pungkas Anggota Komisi I DPR RI ini. (ysm/rdn/rtm)