Prakata.com – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut baik langkah Presiden RI, Prabowo Subianto, yang memberikan instruksi tegas untuk menghidupkan kembali operasional Bandara Husein Sastranegara. Farhan mengaku menerima kabar tersebut usai kunjungan Presiden ke Kota Bandung pada 25 Mei 2026 lalu.
Operasional Bandara Husein Sastranegara Bandung.
Menurut Farhan, Kepala Negara telah memerintahkan agar Bandara Husein di Kota Bandung dan Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta segera diaktifkan kembali guna mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.
"Sepulang Presiden berkunjung ke Kota Bandung, pada sore harinya saya langsung mendapat informasi bahwa Presiden memberikan instruksi supaya reaktivasi Bandara Husein dilakukan bersamaan dengan Bandara Adi Sucipto," ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (27/5/2026).
Farhan menjelaskan, selama ini Bandara Husein sebenarnya tidak sepenuhnya tutup. Hanya saja, penerbangan komersial yang diizinkan terbatas pada penerbangan berjadwal dengan pesawat baling-baling untuk rute antarkota di Pulau Jawa.
Dengan adanya kebijakan reaktivasi ini, Farhan optimistis Bandara Husein akan kembali memainkan peran strategisnya sebagai lokomotif ekonomi Kota Bandung. Ia mengingatkan, pada tahun 2019 lalu, jumlah penumpang bandara ini mencapai sekitar 3,8 juta orang, yang terdiri dari 3 juta penumpang domestik dan 800 ribu penumpang internasional.
"Kami ingin mengembalikan kejayaan Bandara Husein sekaligus pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung," tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Kota Bandung akan membenahi berbagai infrastruktur penunjang, terutama akses menuju bandara. Prioritas utama adalah perbaikan jalur keluar-masuk kawasan bandara, termasuk akses dari Tol Pasteur melalui wilayah PT Dirgantara Indonesia dan kompleks TNI AU.
Farhan menilai, rampungnya Jalan Layang Nurtanio juga menjadi momen penting untuk melancarkan arus kendaraan menuju Bandara Husein, baik dari sisi barat maupun timur Kota Bandung.
Mengenai keberadaan Bandara Kertajati, Farhan menegaskan bahwa seluruh kebijakan berada di tangan pemerintah pusat karena statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional. Ia menyebut pemda tidak memiliki wewenang untuk menentukan arah pengembangan Kertajati, termasuk potensi pengembangannya sebagai pusat perawatan dan overhaul pesawat.
Farhan juga mengungkapkan bahwa proses kajian reaktivasi saat ini sedang disiapkan oleh Bappenas bersama pemerintah pusat. Pembahasan mencakup skema investasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota.
"Semoga tahun ini mulai dihitung oleh Bappenas. Termasuk nanti menentukan sumber pembiayaan dan porsi investasi masing-masing," katanya.
Ia menambahkan, karena sebagian besar anggaran tahun 2026 sudah berjalan, bukan tidak mungkin pengembangan Bandara Husein nantinya menggunakan skema pinjaman luar negeri yang pengelolaannya akan ditentukan oleh pemerintah pusat.
"Kalau pakai pinjaman luar negeri, siapa yang berhak mengelola uangnya. Karena siapa pun yang berhak menggunakan uangnya, maka berkewajiban mengembalikannya. Karena statusnya pinjaman luar negeri," tutup Farhan. (kyy/rtm)
Wali Kota Bandung Dukung Instruksi Prabowo: Bandara Husein Segera Direaktivasi
Renggo
... menit baca
Dengarkan
Sebelumnya
...
Selanjutnya
...