 |
| Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Sudjatmiko (tengah) bersama Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dalam kunjungan pasca kecelakaan maut dua kereta. |
Sudjatmiko menilai insiden mematikan tersebut merupakan
peringatan keras bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT KAI, dan semua
pihak terkait agar segera mengatasi persoalan perlintasan sebidang yang selama
ini menjadi zona rawan kecelakaan di wilayah Bekasi.
Menurutnya, rangkaian kecelakaan yang bermula dari insiden
taksi Green SM di perlintasan sebidang lalu berujung pada tabrakan KA Argo
Bromo Anggrek dengan KRL menuju Cikarang menunjukkan bahwa kawasan Bekasi
sangat membutuhkan rekayasa transportasi yang lebih modern dan aman.
"Pembangunan flyover sudah tidak bisa ditunda lagi," ujarnya saat
menjalankan kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Stasiun Bekasi Timur, Jumat
(22/5/2026).
Berdasarkan rangkuman kronologi dari berbagai laporan media
dan keterangan resmi, peristiwa nahas itu diawali ketika sebuah taksi mengalami
masalah di jalur perlintasan dekat Bekasi Timur, mengganggu perjalanan KRL.
Saat KRL berhenti karena gangguan tersebut, dari arah belakang datang KA Argo
Bromo Anggrek rute Gambir–Surabaya Pasar Turi dan menabrak KRL yang sedang
terhenti.
Data terbaru menyebutkan musibah ini mengakibatkan 16 orang
meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka, serta melumpuhkan total
perjalanan kereta lintas Bekasi–Cikarang selama proses evakuasi berlangsung.
Sudjatmiko menyoroti tingginya kepadatan lalu lintas kendaraan
dan frekuensi perjalanan kereta di jalur Bekasi yang membuat perlintasan
sebidang menjadi ancaman serius bagi keselamatan publik. Ia menegaskan bahwa
Komisi V DPR RI akan menggencarkan dukungan anggaran serta pengawalan kebijakan
agar pembangunan flyover maupun underpass di titik-titik rawan menjadi
prioritas dalam program nasional transportasi.
"Kita tidak boleh menunggu korban berikutnya lagi.
Bekasi merupakan salah satu simpul transportasi tersibuk di Jabodetabek.
Infrastruktur keselamatan wajib menjadi prioritas utama negara," tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem
persinyalan, koordinasi pengamanan perlintasan, serta percepatan penghapusan
perlintasan sebidang sesuai amanat keselamatan transportasi nasional.
Dalam kesempatan itu, Sudjatmiko juga mengapresiasi kerja
cepat Basarnas, BPBD, kepolisian, tenaga kesehatan, dan petugas PT KAI yang
mampu melakukan evakuasi korban dalam waktu singkat meskipun berada dalam
kondisi yang sangat sulit.
Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan menjadikan tragedi di
Bekasi ini sebagai momentum evaluasi nasional terhadap keselamatan transportasi
perkeretaapian, khususnya di kawasan urban padat penduduk seperti Jabodetabek.
"Modernisasi transportasi bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga menyangkut keselamatan nyawa masyarakat. Negara harus hadir untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang kembali," tutup Sudjatmiko. (gud)