 |
| Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto. |
Prakata.com – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang pernah menjabat pada periode ke-10 dan ke-12, mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut JK, subsidi energi, khususnya BBM, akan memperbesar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menumpuk utang negara.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, justru menegaskan bahwa fondasi dan kinerja APBN saat ini cukup kokoh untuk menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi, meskipun sedang dihadapkan pada tingginya tekanan harga energi global.
Wihadi menjelaskan, APBN tidak bisa dinilai hanya dari sisi pendapatan dan belanja semata, tetapi juga dari fungsinya sebagai instrumen stabilisasi. APBN, kata dia, secara aktif digunakan untuk meredam gejolak eksternal agar tidak langsung berdampak kepada masyarakat.
"Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif. Dalam kondisi ini, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, terutama dari sektor energi, agar tidak langsung membebani rakyat," ujar Wihadi dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (12/10/2026).
Dari sisi fiskal, Wihadi menambahkan, kondisi APBN masih berada dalam koridor yang terkendali, dengan defisit yang terkelola baik dan rasio utang tetap pada tingkat aman. Hal ini memberi fleksibilitas bagi pemerintah untuk menambah anggaran subsidi BBM dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia.
"Kondisi APBN kita sehat. Tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan. Dengan kinerja tersebut, APBN punya fleksibilitas melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing, sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun ada tekanan global," jelas Wihadi.
Lebih lanjut, Wihadi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima penjelasan pemerintah terkait langkah refocusing anggaran melalui efisiensi belanja non-prioritas guna menambah anggaran subsidi energi. Langkah ini diperlukan untuk mencegah efek domino terhadap perekonomian nasional.
"Kenaikan harga energi akan memicu inflasi yang melemahkan daya beli dan meningkatkan cost of fund. Efek berantai ini bisa menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang berada pada momentum baik," ujarnya.
Oleh karena itu, Wihadi menilai kebijakan fiskal pemerintah yang menjaga stabilitas harga energi sebagai langkah strategis bagi perekonomian Indonesia.
"Langkah yang diambil pemerintah bukan sekadar mencegah kenaikan harga BBM. Ini bukti nyata negara hadir melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN," kata politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Wihadi pun mengingatkan semua pihak, termasuk Jusuf Kalla, agar percaya pada keputusan pemerintah yang memilih untuk tidak menaikkan harga BBM. Baginya, keputusan tersebut adalah langkah konkret menjaga daya beli masyarakat.
"APBN masih berjalan dengan baik. Justru keputusan tidak menaikkan harga BBM dapat menjaga daya beli dan potensi penerimaan negara," tegasnya.
Ia bahkan mempertanyakan alasan JK mengusulkan kenaikan BBM. Menurut Wihadi, usulan tersebut seperti ingin 'mendorong' pemerintah ke arah yang tidak menguntungkan.
"Yang perlu dicermati, pernyataan Pak JK yang mendorong kenaikan harga BBM justru bisa membuat pemerintah masuk ke situasi yang lebih berat dalam menangani krisis ini, karena berpotensi melemahkan perekonomian kita," katanya.
Wihadi meminta JK untuk kembali mencermati postur APBN dan kondisi negara, terutama pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, sebelum mengusulkan kenaikan BBM. Dia juga mengajak JK agar mengapresiasi berbagai program atau kebijakan pemerintahan sekarang yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat.
"Kita harus mengapresiasi Pak Prabowo. Dengan tidak menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang, justru akan memberikan efek baik bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Jadi, sebelum melihat struktur APBN lebih mendalam, sebaiknya Pak JK tidak berkomentar dulu," pungkas Wihadi. (rdn/gud)