 |
| Para Ketua PAC PPP Kota Bekasi menolak surat keputusan DPP partai terkait penggantian Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin. |
Prakata.com - Para Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Kota Bekasi menolak surat keputusan DPP partai yang menunjuk Nawal Husni sebagai pelaksana tugas (Plt) PPP Kota Bekasi menggantikan H. Sholihin.
Sebanyak 12 ketua PAC PPP Kota Bekasi menyatakan sikap untuk mundur dari pengurus partai berlambang Ka'bah bila SK Plt Nawal Husni di berlakukan.
Ketua PAC Bekasi Barat, Nasir mengaku kecewa atas keputusan DPP yang menunjuk Nawal Husni sebagai Plt menggantikan H Sholihin. Menurutnya, keputusan itu tidak sesuai AD/ART partai, karena masa jabatan Sholihin akan berakhir pada bulan November 2026.
"Kami semua dari PAC sudah sepakat dan menandatangani bahwa kami akan memberikan solusi apabila PLT itu diberlakukan, kami tegas akan mengundurkan diri," kata Nasir saat ditemui usai musyawarah di Bekasi, Minggu (12/04/2026).
Nasir membeberkan adanya kejanggalan dalam Surat Keputusan (SK) Plt yang dikeluarkan DPP. Ia menyoroti legalitas tanda tangan dalam dokumen tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan aturan internal partai.
"Kami tetap mengacu pada Undang-Undang tentang Pemilu, bahwa surat Plt seharusnya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Kenapa Sekjen DPP tidak mau menandatangani, kok malah Wakil Sekjen? Selain itu, tidak ada musyawarah sama sekali dengan DPC Kota Bekasi," ungkapnya.
Perlawanan para pengurus tingkat kecamatan ini bukan sekadar gertakan. Selain mengancam mundur dari kepengurusan, mereka berencana membawa persoalan ini ke jalur hukum.
"Kami dari DPC Kota Bekasi bersama teman-teman PAC akan tetap melakukan gugatan ke pengadilan. Harapan kami, SK tersebut dicabut karena kami malu, teman-teman semua sudah sepakat," tambah Nasir.
Meski tengah berada di pusaran konflik, Nasir berharap marwah partai berlambang Ka’bah tersebut tetap terjaga. Namun, ia memastikan konsolidasi di tingkat PAC akan lumpuh jika aspirasi mereka diabaikan oleh pusat.
"Harapannya PPP tetap menjaga konsolidasi dan persaudaraan. Tapi jika DPP bersikeras, kami tetap mundur. Kami akan mundur dari kepengurusan PAC di 12 kecamatan," pungkasnya. (Gud)